KUKAR – Petisi penutupan kawasan prostitusi berkedok café dan karaoke di KM 24 Poros Bontang-Samarinda, Desa Santan Ulu, Marangkayu, Kutai Kartanegara mencuat usai terbongkarnya kasus seorang germo yang menjajakan anak di bawah umur ke pria hidung belang.
BONTANG – Modus transaksi narkoba dengan sistem tempel atau mapping kian marak. Lewat sistem ini pengedar dan pembeli tak pernah bertemu dan mengandalkan pemetaan lokasi di tengah permukiman. Berdasarkan catatan kepolisian, ada lima wilayah di Bontang yang kerap menjadi lokasi distribusi.
BONTANG – Kontraktor pelaksana proyek drainase di Jalan Pattimura, Kelurahan Api-Api, akhirnya menyiram ruas jalan yang berdebu akibat pekerjaan galian pada Sabtu (18/7/2026).
BONTANG – Polres Bontang mengamankan seorang pengedar berinisial MZA (22) saat mengambil pasokan sabu dengan sistem tempel di Jalan Imam Bonjol, Gang Muchtar Toho, Kelurahan Tanjung Laut, sekitar pukul 22.00 Wita, Jumat (17/7/2026).
BONTANG - DPRD Kota Bontang, bakal melakukan pemanggilan dua perusahaan yang memperoleh Peoper Merah (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dari Kementrian Lingkungan Hidup.
BONTANG - Anggota Komisi C DPRD Bontang, menargetkan pembahasan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 7 Tahun 2020 rampung dalam dua bulan.
BONTANG - Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang Alfin Rausan Fikry menyoroti substansi Pasal 18 Bab IV dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri.
BONTANG - Perusahaan industri didorong memiliki standar bunyi sirine peringatan yang sama agar masyarakat tidak bingung ketika terjadi keadaan darurat. Dorongan itu mencuat dalam Pendalaman Raperda Penyelenggaraan Bencana Industri
BONTANG - Organisasi kepemudaan di Kota Bontang mengusulkan agar Gedung Graha Pemuda yang berada Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Tanjung Laut dikembalikan sebagai pusat aktivitas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
BONTANG - Rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Industri, DPRD Komisi C menyoroti pelaksanaan emergency drill di perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di kawasan berisiko.