Dana Kurang Salur Bontang Baru Cair Rp12 Miliar, Wali Kota: Tetap Kami Tagih

BONTANG - Pemerintah Kota Bontang baru menerima Rp12 miliar dana kurang salur dari Pemerintah Pusat pada 2026.Nilai tersebut hanya sekitar 3 persen dari total dana kurang salur yang menjadi hak Pemkot Bontang sebesar Rp402 miliar.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, Pemkot sebelumnya memasukkan asumsi penerimaan dana kurang salur sebesar Rp25 miliar dalam APBD Perubahan 2026.

Namun, hingga pembahasan APBD Perubahan 2026, kepastian transfer yang diterima hanya Rp12 miliar.

"Kami masukkan Rp25 miliar. Tapi kepastiannya hanya Rp12 miliar. Tidak masalah, itu juga kita syukuri. Tapi kami tetap akan tagih itu hak daerah," ucap Neni Moernaeni.

Menurutnya, dana kurang salur tersebut merupakan hak daerah karena berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat. Pemkot Bontang pun masih akan memperjuangkan agar sisa dana yang menjadi hak daerah dapat ditransfer.

Dampak minimnya dana transfer turut memengaruhi postur APBD Perubahan 2026. Nilai APBD yang sebelumnya diasumsikan menembus Rp2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.

"Kami akan tetap berjuang. Untuk warga," sambungnya.

Gaji dan TPP Aman, Infrastruktur Dipangkas

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang memastikan anggaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap diprioritaskan hingga akhir 2026.

Neni menegaskan, pemerintah tidak ingin hak pegawai terganggu akibat penyesuaian anggaran.

Sebaliknya, pengurangan anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja pembangunan infrastruktur yang dinilai membutuhkan pembiayaan besar.

"Untuk infrastruktur kami dukung yang mendesak. Misalnya saluran drainase dan pembangunan jalan. Untuk gaji pegawai tetap full," tuturnya.

Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan agar belanja wajib, pelayanan dasar, serta kebutuhan pegawai tetap dapat berjalan hingga akhir tahun.

Pemkot Bontang juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak prioritas.