Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024 tetap ada dan tidak hilang. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat ini belum mampu merealisasikan berbagai usulan tersebut.
Luasan panen padi di Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) yang baru terpilih, Hj Uci, menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) I, terutama dalam hal pendidikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, mengungkapkan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengarusutamaan Gender yang baru-baru ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Raperda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan di berbagai sektor, termasuk pekerjaan dan politik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan masih berjalan lamban. Oleh karena itu DPRD segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan capaian dan rencana program.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah mengungkapkan kekecewaannya terkait anggaran yang tidak transparan, khususnya di Kecamatan Muara Bengkal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah, menegaskan pentingnya memprioritaskan tenaga kesehatan lokal, khususnya dokter spesialis, untuk mengisi kekurangan tenaga medis di daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap seringnya pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang dianggapnya tidak efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menekankan perlunya pembenahan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah.