Unsur pimpinan DPRD Kutai Timur (Kutim) periode 2019-2024 akhirnya angkat bicara terkait tudingan Calon Wakil Bupati Mahyunadi yang menyebut mereka bertanggung jawab atas tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2024. Tudingan itu muncul dalam Debat Kedua Pilkada Kutim di Samarinda, pada 19 November 2024 lalu.
Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyampaikan pandangan akhir Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dukungan ini diberikan dengan sejumlah catatan penting yang disampaikan dalam rapat pembahasan pada 26 November 2024.
Perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Hj. Uci Sampaikan pentingnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan.