Belanja Daerah Tembus Rp 11 Triliun, Fraksi PKS Tuntut Keseimbangan Belanja Operasi dan Belanja Modal

Stat: 683

Sangatta – Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri mengungkapkan pandangannya mengenai alokasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencapai Rp 11,136 triliun.

“Jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah, belanja terbesar masih pada belanja operasi yaitu senilai Rp 5,603 triliun,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Syaiful juga menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek.

“Kami berharap agar belanja operasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal.

“Ke depan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambahnya.

Angggota komisi C itu mengaku berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih bijak dalam mengelola anggaran.

“Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik,” tuturnya.

Fraksi Keadilan Sejahtera berharap agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam penggunaan belanja daerah.

“Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang,” pungkasnya. (*)