Target optimistis Pemkot Bontang: Zero Pengangguran di 2029

Bontang - Di tengah dinamika industri yang terus bergerak cepat, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, melontarkan sebuah target besar: Bontang Zero Pengangguran pada 2029. Ambisi tersebut bukan sekadar slogan. Agus meyakinkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah konkret untuk membenahi sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Pemicunya datang dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur yang menempatkan Bontang sebagai kota dengan angka pengangguran tertinggi di provinsi itu. Alih-alih defensif, Agus memilih menjadikannya alarm peringatan. “Ini harus dibenahi. Dan kami sudah mulai sejak April 2025,” tegasnya.

Pembenahan yang dimaksud dimulai dari hal yang paling fundamental: mekanisme rekrutmen tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa pola lama—yang rentan terhadap praktik “orang dalam”—tidak boleh lagi menjadi tradisi. Pemerintah dan perusahaan pun menyepakati skema rekrutmen baru yang lebih transparan.

Tujuannya sederhana tetapi strategis: memastikan pencari kerja lokal mendapat kesempatan bersaing secara adil. “Kita ingin semua warga yang siap bekerja mendapatkan peluang yang sama,” ujarnya.

Salah satu instrumen kunci dalam reformasi ini adalah penertiban data pencari kerja melalui kepemilikan kartu kuning (AK1). Agus meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memastikan seluruh pencari kerja terdata dengan baik.

“Data AK1 menjadi acuan dasar agar pemerintah tahu siapa yang siap bekerja dan siapa yang perlu dilatih,” jelasnya.

Di sisi lain, perusahaan diwajibkan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara rutin. Dengan begitu, Disnaker bisa membaca arah kebutuhan jabatan industri Bontang dan menyiapkan sumber daya manusia secara lebih presisi.

“Jika kebutuhan perusahaan masuk sejak awal, kami bisa menyiapkan tenaga kerjanya lebih cepat dan sesuai permintaan,” imbuhnya.

Meski proses rekrutmen tetap berada di tangan perusahaan, Pemkot Bontang tidak akan meninggalkan pelamar yang gagal seleksi. Mereka akan diarahkan mengikuti program pelatihan keterampilan—sebuah strategi untuk mengonversi calon pekerja yang sebelumnya tidak lolos menjadi tenaga siap pakai.

Pelatihan ini tidak dilakukan asal-asalan. Materinya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang disampaikan perusahaan. “Kalau pelatihannya sesuai kebutuhan industri, peluang mereka diterima kerja jauh lebih besar,” kata Agus.

Pemerintah menargetkan seluruh data,  baik kebutuhan jabatan maupun data pencari kerja selesai, akan disinkronkan pada Desember 2025. Dengan database yang bersih, penyaluran tenaga kerja ke perusahaan akan dimulai bertahap pada Januari 2026. Kelompok masyarakat kurang mampu mendapat prioritas dalam gelombang pertama.

Agus meyakini bahwa keberhasilan program ini bertumpu pada tiga pilar: data akurat, proses rekrutmen transparan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Jika semuanya bergerak dalam satu arah, ia tak ragu menyebut target Zero Pengangguran 2029 sangat mungkin dicapai.

“Kami optimistis. Dengan sistem yang benar, hasilnya akan mengikuti,” pungkasnya.