Pemkot Bontang Evaluasi Pengelolaan Data, Bidik Kategori Baik pada IPS

BONTANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang menggelar evaluasi pengumpulan dan pemeriksaan data dalam rangka memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia (SDI), Rabu (10/6/2026), di Aula Kecamatan Bontang Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim pengelola data, serta instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan data pemerintah daerah.

Melalui evaluasi ini, Diskominfo ingin memastikan kualitas data yang dihasilkan setiap OPD tetap akurat, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Sekretaris Diskominfo Bontang, Rudyanur, mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengukur progres pelaksanaan SDI sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan data.

“Kami juga menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pendamping dalam pelaksanaan program Satu Data Indonesia di Kota Bontang,” ujar Rudyanur.

Menurutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan akan ditelaah kembali guna memastikan kualitasnya sesuai standar. Proses tersebut mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, pelaporan, hingga publikasi data.

Saat ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Bontang tercatat berada pada angka 2,02 dengan kategori cukup. Pemerintah Kota Bontang menargetkan peningkatan nilai IPS menjadi 2,64 agar masuk kategori baik.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan pada aspek kualitas data dan proses bisnis statistik yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.

“Melalui evaluasi ini kami ingin mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki agar target IPS dengan predikat baik bisa tercapai,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Ilham Wahyudi, menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, data yang akurat dan berkualitas akan menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

“Data adalah aset yang sangat berharga. Karena itu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajiannya harus dilakukan secara komprehensif,” kata Ilham.

Ia mengakui pelaksanaan program Satu Data Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun seluruh perangkat daerah harus tetap berkomitmen menjalankan pedoman yang telah ditetapkan.

Ilham juga meminta dukungan seluruh tim teknis OPD agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan data sehingga pembangunan daerah dapat dirancang berdasarkan informasi yang valid dan terukur.

“Pelaksanaannya memang tidak selalu mudah. Namun pedoman Satu Data Indonesia harus tetap dijalankan agar pembangunan daerah memiliki dasar yang kuat dan tepat sasaran,” pungkasnya.