Tak Dipolisikan, Wali Kota Neni Pilih Jalur Persuasif Selesaikan Konflik Galian C di Bontang Barat

BONTANG- Pemerintah memutuskan tak melanjutkan kasus perambahan hutan lindung untuk galian C atau tambang pasir di Bontang Barat. Wali Kota Neni Moerniaeni memilih upaya persuasif untuk penyelesaian masalah di sana. 

Neni mengatakan, sejatinya perambahan hutan lindung melanggar hukum dan bisa dipidana. Namun, ia memberi kesempatan bagi pemilik lahan di sana untuk tak lagi mengeksplorasi kawasan yang dilindungi untuk kepentingan rupiah. 

"Kan kemarin semestinya dipidana. Jangan dong kasian. Kami mau tempuh jalur persuasif," ucap Neni kepada awak media baru-baru ini. 

Neni menambahkan, untuk penindakan aktivitas di galian C Bontang Barat menjadi kewenagan pemerintah provinsi atau Dinas Kehutanan Kaltim. 

Masyarakat setempat pun diminta pro aktif dalam mendukung menjaga kelestarian alam. Dengan aktif melaporkan kejadian galian yang berdampak buruk pada kehidupan di masa akan datang. 

"Tindaklanjuti dari masyarakat. Silahkan buat laporan. Karena warga yang dirugikan," ucapnya. 

Penertiban galian C atau tambang pasir di Jalan Ir Soekarno- Hatta, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat beberapa hari lalu tak membuat penambang resah. 

Hari ini, Selasa (22/4/2025) aktivitas galian C di lokasi yang kemarin disegel oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Energi Sumber Daya Alam kembali berjalan. 

Aktivitas yang berada di jalan pemakaman kristen, Kelurahan Kanaan dua titik, lokasi terpantau tidak ada, hingga salah satu lahan yang sebelumnya digunakan alasan perataan ternyata galian C juga masih terpatau belum ada operasi.

Namun ketika dua awak media menyambangi lokasi terkahir yang tidak jauh dari Polsek Bontang Barat. Di lokasi, masih tampak hilir mudik angkutan pasir dengan bak terbuka, bahkan alat berat masih disiagakan di sana. 

Mereka pun nyatakan wilayah bontang tidak ada wilayah peruntukan untuk pertambang. Lalu aktivitas tambang tidak boleh dilanjutkan. Hingga melakukan pemasangan plank larangan.