Wali Kota Neni Sidak Disnaker, Soroti Data Penerimaan Pekerja yang Tidak Transparan

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Selasa (11/11/2025) siang.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah muncul laporan masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam proses penerimaan pekerja untuk proyek pemeliharaan pabrik di kota itu.

Namun, saat tiba di lokasi, Neni mengaku kesulitan memperoleh data valid terkait jumlah tenaga kerja yang diterima maupun pencari kerja yang terdaftar di Disnaker.

“Data tidak ada yang valid di Disnaker Bontang. Mereka juga tidak siap membeberkan data. Akibatnya evaluasi sulit dilakukan,” tegas Neni.

Menurutnya, Disnaker seharusnya memiliki basis data terpadu dan akurat agar kinerjanya dapat dinilai transparan serta akuntabel oleh masyarakat.

Selama ini, pengukuran serapan kerja di Bontang hanya mengacu pada jumlah penerbitan kartu pencari kerja (AK-1). Dari sekitar 5.000 kartu yang diterbitkan, sebanyak 3.000 di antaranya tercatat telah bekerja, sementara 2.000 lainnya belum terserap.

Namun, Neni menilai data tersebut belum lengkap dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai penempatan kerja dan kendala pencari kerja.

“Harusnya data itu menjelaskan 3.000 orang bekerja di mana saja dan 2.000 lainnya kenapa belum terserap. Pengelolaan datanya harus maksimal,” ujar Neni.

Ke depan, Neni meminta Disnaker lebih proaktif berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Pupuk Kaltim, yang kerap membuka lowongan saat masa pemeliharaan pabrik.

Ia menilai, Disnaker seharusnya mampu menyalurkan calon tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan agar peluang kerja bisa lebih merata.

“Misalnya untuk posisi mekanik, kebutuhan hanya 36 orang, tapi yang daftar sampai 180 orang. Ini menunjukkan animo tinggi dan perlu penataan data serta koordinasi yang baik,” katanya.

Neni juga menyoroti kebijakan perusahaan yang masih mensyaratkan pengalaman kerja bagi pelamar baru. Menurutnya, hal itu membuat lulusan SMA atau sederajat sulit bersaing.

“Perusahaan sebaiknya tidak terlalu kaku dengan syarat pengalaman. Kasihan anak-anak kita yang baru lulus. Kuncinya ada di koordinasi antara pemerintah dan perusahaan,” tutupnya. (*)