Setahun Terjadi 142 Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, Loktuan Masih Tertinggi

BONTANG – Kelurahan Loktuan masih menjadi wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Kota Bontang. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 19 kasus terjadi di wilayah tersebut.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni meminta tim di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk lebih aktif melakukan upaya pencegahan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan.

“Loktuan harus diintervensi karena angkanya tinggi. Kasihan kalau kasus ini tidak ditangani, korbannya perempuan dan anak,” ujar Neni.

Secara keseluruhan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bontang sepanjang 2025 mencapai 142 kasus.

Setelah Loktuan, kasus tertinggi tercatat di Kelurahan Bontang Baru dan Berebas Tengah dengan masing-masing 14 kasus. Kemudian Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 11 kasus dan Bontang Kuala 10 kasus.

Sementara itu, wilayah luar Bontang tercatat sembilan kasus. Kelurahan Gunung Elai dan Api-Api juga masing-masing mencatat sembilan kasus.

Kemudian, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari masing-masing delapan kasus. Sedangkan Gunung Telihan, Belimbing, dan Berbas Pantai masing-masing tujuh kasus.

Adapun wilayah dengan angka kasus terendah berada di Kelurahan Satimpo dan Kanaan.

Menurut Neni, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, penanganan kemiskinan dinilai penting sebagai langkah pencegahan.

“Kemiskinan jadi faktor pendukung angkanya naik. Ini cukup mengkhawatirkan,” sambungnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bontang juga mencatat terdapat 26 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak selama Januari hingga Maret 2026.

Angka tersebut dinilai cukup memprihatinkan karena terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun ini.

Kepala UPT PPA DP3AKB Bontang, Sukmawati mengatakan, seluruh kasus ditangani setelah adanya laporan dari pihak kepolisian.

Menurutnya, mayoritas korban mengalami gangguan psikologis sehingga membutuhkan penanganan intensif. UPT PPA memberikan layanan pendampingan dan pemulihan psikologi kepada korban.

“Kami juga menyiapkan safe house jika diperlukan,” tutur Sukmawati. (*)