Hasanuddin Mas'ud Usul Pembelian BBM Subsidi Hanya Kendaraan dengan Pelat KT

KLIKKALTIM– DPRD Kalimantan Timur mengusulkan agar kendaraan berpelat nomor luar daerah tidak lagi menggunakan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dialokasikan untuk Kalimantan Timur. 

Usulan itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang masih terjadi di berbagai daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan penambahan kuota BBM yang tengah diupayakan pemerintah belum tentu mampu mengatasi persoalan apabila distribusinya tidak dibenahi. 

Menurutnya, kendaraan berpelat luar yang mengisi BBM di Kalimantan Timur ikut mengurangi kuota yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.

"Persoalan ini tidak lepas dari banyaknya kendaraan pelat luar yang ada di Kaltim. Kuota itu ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan. Maunya kami, kendaraan pelat luar tidak mengambil kuota Kaltim," kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda.

Ia menjelaskan kuota BBM idealnya diprioritaskan bagi kendaraan yang terdaftar di Kalimantan Timur atau menggunakan pelat KT. 

Dengan mekanisme tersebut, distribusi BBM dinilai lebih tepat sasaran sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat lokal tetap terpenuhi.

Meski demikian, Hasanuddin mengakui usulan tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki dasar hukum. 

DPRD Kaltim, kata dia, akan mendorong lahirnya regulasi yang mengatur agar kuota BBM daerah lebih diprioritaskan bagi kendaraan berpelat KT.

"Harusnya pelat KT saja yang dikasih. Kalau pelat luar, kami ingin tidak usah mengambil kuota Kaltim. Tapi memang aturannya belum ada. Itu yang sedang kita godok supaya kuota untuk masyarakat Kaltim lebih diutamakan," ujarnya.

Selain persoalan kuota, Hasanuddin juga menyinggung keberadaan penjual BBM eceran atau Pertamini yang masih banyak beroperasi. 

Menurutnya, keberadaan Pertamini masih dibutuhkan di wilayah terpencil yang belum memiliki akses mudah ke SPBU.

Karena itu, ia mendorong Pertamina memperluas jaringan distribusi hingga ke pelosok agar masyarakat tidak bergantung pada BBM eceran. Sementara di kawasan perkotaan yang telah memiliki SPBU memadai, masyarakat dinilai seharusnya tidak lagi membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal.

"Kalau daerah terpencil, masyarakat memang terbantu karena jauh mencari SPBU. Harusnya pemerintah bersama Pertamina bisa masuk sampai ke pelosok. Kalau enggak, masyarakat akhirnya mencari Pertamini. Tapi kalau di kota sebenarnya enggak perlu. SPBU ada dan harganya juga berbeda. Jadi memang ini dua sisi yang perlu dicarikan kebijakan yang tepat," demikian Hamas.