•   01 May 2026 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Pemkot Bontang Perpanjang Kerja Sama BPJS Kesehatan, Siapkan Rp24 Miliar untuk Layanan Gratis 2025

Bontang - Redaksi
15 November 2025
 
Pemkot Bontang Perpanjang Kerja Sama BPJS Kesehatan, Siapkan Rp24 Miliar untuk Layanan Gratis 2025 Pemkot Bontang Perpanjang Kerja Sama BPJS Kesehatan, Siapkan Rp24 Miliar untuk Layanan Gratis 2025.

Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan program layanan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat tetap berlanjut pada 2025. Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot dan BPJS Kesehatan Bontang dijadwalkan diteken pada Kamis (14/11/2025) pekan depan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa BPJS gratis merupakan komitmen sejak awal kepemimpinannya. “Ini program kami dari awal, memberikan BPJS gratis untuk seluruh warga Bontang,” ujarnya.

Pada 2025, Pemkot mengalokasikan anggaran Rp24 miliar untuk menanggung premi lebih dari 54 ribu warga. Selain itu, terdapat lebih dari 70 ribu peserta yang ditanggung perusahaan, serta sekitar 12 ribu warga tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dibiayai pemerintah pusat.

Neni juga menyoroti kuota 16 ribu peserta dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, ia menilai mekanismenya belum ideal. “Kalau dari Pemprov itu sakit dulu baru bisa diaktifkan. Kami ingin sebelum masyarakat sakit sudah bisa digunakan,” tegasnya.

Program BPJS gratis ini turut menyasar peserta BPJS Mandiri yang dinilai paling rentan. Banyak dari mereka berpenghasilan rendah sehingga kesulitan membayar iuran bulanan. Neni mencontohkan keluarga beranggota empat orang dengan pendapatan Rp2–4 juta per bulan. Dengan iuran Rp44 ribu per orang, total kewajiban bisa mencapai Rp220 ribu jika lima anggota keluarga terdaftar.

“Apalagi banyak yang sebelumnya bekerja di perusahaan lalu di-PHK. Setelah tidak lagi ditanggung perusahaan, mereka bayar mandiri dan akhirnya menunggak,” jelasnya.

Tingginya beban iuran membuat angka tunggakan peserta mandiri cukup besar, yakni sekitar 6 ribu peserta dengan nilai mencapai Rp8 miliar.

“Di sinilah pemerintah hadir untuk membantu mereka,” pungkas Neni.






TINGGALKAN KOMENTAR