Jukir Berkuasa, Dishub Bontang Tak Berdaya; Ratusan Juta Menguap, Dikantongi Hanya Rp 19 Juta

BONTANG-  Kantong pendapatan daerah dari sektor parkir di bahu jalan menyisakan lubang besar. Penerimaan ratusan juta dari objek retribusi ini menguap. Sementara petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang pun bergeming dengan kondisi ini.

Di dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD Bontang terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dishub membeberkan target penerimaan dari retribusi parkir setahun hanya Rp 110 juta.

Angka itu jauh dari potensi pendapatan yang diprediksi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bahwa Dishub mampu mengumpulkan hingga Rp 400 jutaan kurun setahun. 

Dishub mengaku tak berdaya memungut parkir dari titik-titik keramaian, karena acap kali berbenturan dengan juru parkir (Jukir) liar.

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dishub Bontang Welly Zakius menuturkan, salah satu anggotanya pernah diancam sajam oleh juru parkir liar saat sosialiasi.

Tak hanya itu saja, kata dia, Jukir risih dengan kehadiran petugas Dishub di lapangan karena dianggap 'hambatan' mereka saat mengais rejeki. 

"Pengalaman kami mas pernah diancam pakai parang. Lebih baik kami mundur dari pada ada bentrokan," ucap Welly. 

Atas kondisi itu, pendapatan dari retribusi parkir di jalanan sangat minim. Dari data yang dibeberkan periode Januari sampai Mei kemarin Dishub baru mengumpulkan Rp 19,5 juta atau rata-rata hanya 65 motor saja yang membayar parkir dalam sehari. 

Pun, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor pungutan retribusi sedikit. Apalagi sejak pemerintah menerbitkan larangan mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sehingga tak bisa lagi memberdayakan jukir. 

"Mau gimana mas. Kami ini juga kendala pekerja. Karena 9 orang mitra berstatus tenaga kontrak semua harus diputus karena aturan pusat," sambungnya.

Evaluasi Kinerja

Wakil Ketua Komisi B Winardi geleng-geleng dengan kinerja Dishub Bontang. Ia membandingkan UPT Pasar yang mengelola 3 pasar yakni Rawa Indah, Loktuan dan Pasar Telihan bisa mengumpulkan Rp 399 juta di periode Januari - Mei. 

"Lah ini pasar saja bisa kumpulkan segitu kok, ini kendaraan yang ribuan di pinggir jalan masa cuman Rp 19 juta," kata Awin-sapaan akrabnya- kepada wartawan seusai rapat. 

Politisi Partai PDIP ini mengusulkan agar pemerintah mengubah skema kerja sama, semisal menggandeng koordinator parkir dengan metode kerja sama bisnis antar lembaga. "Kan bisa diberdayakan dengan kerja sama perusahaan pengelola parkir, tinggal diatur profitnya berapa ke pemerintah saja," tandasnya.