Jemput Bola, Disdukcapil Rekam Biometrik 16 Siswa SLB Bontang

Bontang – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang terus menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang inklusif, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Kali ini, tim Disdukcapil bersama tim administrasi kecamatan melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kepala Dinas Disdukcapil Kota Bontang, Budiman, melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mohamad Karnadi, menyampaikan bahwa sebanyak 16 orang pelajar SLB berusia 16 hingga 17 tahun mengikuti perekaman.

Program perekaman jemput bola ini merupakan upaya Disdukcapil Kota Bontang untuk memastikan seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki hak dasar atas dokumen kependudukan, seperti KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang berusia di bawah 16 tahun.

“Layanan ini merupakan bentuk dukungan Disdukcapil Kota Bontang terhadap program Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi penyandang disabilitas yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil,” ungkapnya, Rabu (12/11/2025).

Ia mengatakan, program ini bertujuan memberikan dokumen resmi KTP-el bagi pelajar penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat usia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pemutakhiran data penyandang disabilitas di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tujuan lainnya, lanjut Karnadi, adalah untuk memastikan anak-anak usia pemula yang berstatus penyandang disabilitas dapat memperoleh hak yang sama dalam pelayanan administrasi kependudukan secara baik, cepat, dan mudah.

“Dengan memiliki dokumen kependudukan, mereka dapat merasakan berbagai manfaat, terutama kemudahan dalam mengakses layanan publik,” jelasnya.

Melalui program jemput bola ini, Disdukcapil Kota Bontang berharap seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat merasakan manfaat layanan administrasi kependudukan. (*)

“Layanan jemput bola akan terus digelar di berbagai lokasi agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan,” pungkasnya.