Ingkar Janji Tak Beli Mobil Lagi, Kuras Anggaran Rp 10 Miliar

KLIKKALTIM.COM - Janji Wali Kota Bontang Basri Rase tak akan membeli mobil dinas baru demi penghematan masih angan-angan. 

Alih-alih menunaikan janjinya, tahun anggaran 2022 ini pemerintah justru jor-joran membeli tumpangan baru baru buat kepala daerah hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. 

Klik Kaltim merangkum nilai anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas di APBD-Perubahan 2022 sebesar hampir Rp 10 miliar, meliputi kendaraan dinas kepala daerah dan wakilnya Rp 3,7 miliar kemudian kendaraan untuk unsur Forkopimda Rp 1,5 miliar lalu mobil bagi 4 kepala OPD Rp 1,8 miliar beserta kendaraan operasional teknis sekitar Rp 2,9 miliar. 

Di awal Oktober 2021 lalu, Basri menyatakan tak lagi membeli mobil dinas baru. Ia menyarankan pemberian tunjangan ke pejabat karena lebih irit. 

Klik Juga : Pemkot Tiadakan Pembelian Mobil Dinas, Pejabat Bakal Diberi Uang Tunjangan Kendaraan

Belakangan komitmen itu dilanggar. Pemkot Bontang memilih membelanjakan anggaran untuk unit baru. 

"Tanya bu Sekda ya, karena sempat dikaji waktu itu," ujar Basri saat dikonfirmasi Klik Kaltim, Jumat (25/11/2022). 

Klik Juga : Diam-diam Beli 3 Innova Buat Pimpinan OPD Bontang

Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati menerangkan kajian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) soal pengadaan mobil masih dipertimbangkan. 

Pemerintah belum memutuskan untuk menyewa atau memberi tunjangan kendaraan ke pejabat. 

Pun demikian, pembelian mobil dinas didasari dengan kondisi kelayakan mobil. 

Klik Juga : Andi Faiz Tolak Pengadaan Mobil Dinas untuk Pimpinan DPRD

"Kita masih pertimbangkan juga hasil kajian LAN RI soal efesiensi anggaran dengan menyewa atau menggunakan mobil pribadi sebagai penunjang kinerja," sambungnya.

Inkonsisten 

Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai pernyataan wali kota tak konsisten. 

Keputusan pembelian mobil baru seharusnya perlu dihitung untung dan ruginya. "Kalau mobil baru dibeli berarti ada perawatan lagi, dan mobil lama itu jadi beban aset," katanya.

Klik Juga : Kepala Daerah Bontang Dapat 4 Mobil Dinas, Alphard hingga Pajero

Dikonfirmasi terpisah Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, Pemkot Bontang dianggap ingkar janji dengan kebijakan yang sudah dibuat. 

Dirinya bahkan menilai sikap politis yang tidak konsisten itu selalu ditampakkan. Hal itu tentu membuat pemerintahan yang dipimpin oleh politikus semakin rusak. 

"Para politisi terlalu enteng mengumbar janji. Hal ini yang membuat citra politik makin buruk dimata publik. Mestinya para politisi yang suka ingkar janji, dihukum oleh publik dengan cara tidak akan memilihnya kembali," terang pria yang sering disapa Castro.