Anggaran Perencanaan Disorot,  BW : ‘Banyak Rencana, Sedikit Uangnya’ 

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang menilai pemerintah terlalu ambisius berencana. Banyak uang yang dipakai untuk menyusun proyek perencanaan, padahal keuangan daerah diyakini tak mampu membiayai proyek fisik di tahun berikutnya. 

"Jangan terlalu muluk-muluk lah perencanaan, dihitung kira-kira ada gak uangnya tahun depan. Supaya tak jadi arsip saja itu dokumen perencanaan," kata Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang baru-baru ini. 

Di awal tahun ini pemerintah telah melelang anggaran sekitar Rp 4,5 miliar untuk 4 kegiatan perencanaan, diantaranya  perencanaan teknis pembangunan Kantor PMK dan BPBD Rp 499 juta, kemudian perencanaan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan senilai Rp 1,1 miliar, ada juga Master Plan Banjir Rp 1,6 miliar dan penyusunan DED Polder Telihan Rp 1,4 miliar. 

Klik Juga : Jembatan Rp 4,6 Miliar Rusunawa Api-Api, Bisa Dilalui Tronton & Atasi Banjir

Dari sejumlah kegiatan itu, dewan pesimistis seluruh perencanaan bisa terwujud dalam bentuk bangunan fisik di tahun depan. 

"Kalau master plan banjir kan memang prioritas, yang tidak prioritas dievaluasi lagi," katanya. 

BW, panggilan pendeknya, menyebutkan banyak kegiatan perencanaan yang hanya jadi tumpukan berkas saja. Di tahun 2020 ada perencanaan pembangunan Gedung Bapenda nilainya Rp 788 juta hingga sekarang tak diwujudkan fisiknya.

Ada lagi, perencanaan jalan lingkar tahun lalu Rp 862 juta di tahun ini juga tidak ada tindaklanjutnya. Seharusnya pemerintah menuntaskan rencana yang terlanjur disusun, bukan membuat perencanaan baru. 

"Saya sudah minta supaya di hold semua perencanaan dulu. Jangan terlalu banyak rencana kalau sedikit uangnya," bebernya. 

Klik Juga : 80 Persen untuk Gaji dan Operasional

Sikap DPRD itu wajar saja, apalagi jika melihat tren APBD Bontang yang didominasi dengan belanja operasi ketimbang belanja modal untuk kegiatan fisik.

Anggaran non APBD 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, Amiruddin mengaku kegiatan dengan anggaran besar diprioritaskan agar mendapat pembiayaan dari APBN ataupun Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim.

Syarat kucuran dana non APBD, kata Amirudin, mewajibkan agar memiliki dokumen perencanaan. Itulah alasan pemerintah getol menyusun perencanaan. “Makanya kami kejar agar dapat pembiayaan dari DAK atau Provinsi,” ungkap Amir saat dikonfirmasi, Kamis (31/3/2022). 

Ia mengaku, pemerintah mulai selektif menyusun perencanaan tahun ini. Penanganan banjir mendapat prioritas utama, apalagi Pemprov Kaltim tengah fokus membiayai kegiatan untuk penanganan banjir di daerah. 

“Kaya Master plan banjir, DED Polder Telihan dan Sistem Drainase perkotaan kan memang untuk banjir,” ungkapnya. 

Jadi Catatan BPK 

Di momentum berbeda, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Bapelitbang Bontang, Syahruddin setuju dengan usulan Bakhtiar Waakkang. 

Apalagi belanja perencanaan ini sudah disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini sudah menjadi perhatian BPK juga sebetulnya," ungkapnya saat rapat kerja bersama Komisi II DPRD Bontang beberapa waktu lalu. 

Tahun depan, Bapelitbang berjanji fokus pada perencanaan yang sudah ada. Dokumen yang tertuang dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diprioritaskan dikerjakan lebih dahulu.