Alasan Dibalik TPP Pegawai Tak Dipangkas Walaupun Anggaran Menyusut; Banyak SK Tergadai di Bank

BONTANG- Pemkot Bontang memutuskan tak mengurangi belanja pegawai khususnya untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tahun anggaran 2026 nanti. 

Walaupun dana transfer daerah menyusut sekitar Rp 900 miliar dari -Nota Keuangan 2026- namun pemerintah tetap mempertahankan belanja untuk TPP pegawai. 

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, salah satu alasan tunjangan tak dipangkas karena banyak pegawai yang mengadaikan SK Pegawai mereka sebagai agunan di bank. 

"Kalau TPP dipangkas kasihan Pegawai. SK mereka juga banyak yang digadaikan ke Bank. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi," ucap Neni usai agenda HUT Korpri Senin (1/12/2025). 

Di samping itu, multiplier effect dari transaksi para pegawai di Bontang akan menjaga ketahanan roda ekonomi di daerah tetap bergerak walaupun dana transfer berkurang. 

Neni menambahkan karena tunjangan mereka tak diganggu namun pelayanan harus tetap maksimal. Mereka tetap diwajibkan bekerja ekstra walaupun dukungan anggaran tipis. 

Diketahui Pemkot dan DPRD Bontang sudah menyepakati asumsi APBD 2026 senilai Rp1,9 Triliun. 

Dari data itu, sumbangan pendapatan daerah hanya Rp1,667 triliun, sehingga muncul kebutuhan pembiayaan sebesar Rp323,38 miliar yang sebagian besar ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Neni meminta ASN tidak mengeluh dalam bekerja. Karena Pemkot Bontanf sudah memberikan perhatian lebih. 

Mereka juga diberikan tugas berat melakukan pelayanan maksimal ke masyarakat. Agar tidak lagi membuat masyarakat mengeluh karena mendapatkan pelayanan buruk. 

"Jadi jangan malas kerja. Tetap berpedoman terhadap kode etik," pungkasnya.