Pemkot Bontang Tagih Dana Kurang Salur Rp402 M ke Pusat

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mencatat terdapat Dana Kurang Salur sebesar Rp402 miliar yang hingga kini belum dibayarkan Pemerintah Pusat.

Akibat kondisi tersebut, Pemkot Bontang memutuskan untuk tidak memasukkan anggaran Dana Kurang Salur itu ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko keuangan daerah.

Kebijakan tersebut dinilai membawa dampak positif. Pasalnya, sejumlah daerah lain justru kelimpungan menutup kekurangan anggaran lantaran dana transfer dari Pemerintah Pusat belum memiliki kepastian waktu pencairan.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, mengaku tidak ingin mengambil risiko besar dengan memaksakan dana yang belum pasti ke dalam APBD. Terlebih, jika dana tersebut tidak cair, Pemkot berpotensi harus berutang kepada mitra kerja.

“Kalau tetap dipaksakan masuk APBD, risikonya besar. Bisa-bisa pemerintah daerah harus menanggung utang,” ujar Neni.

Dana Kurang Salur tersebut berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat, yang tercatat terdiri atas dua item. Pertama, berdasarkan PMK 89 dengan nilai Rp247 miliar, dan kedua PMK 120 senilai Rp180 miliar. Sementara Dana Lebih Salur tercatat sebesar Rp25 miliar.

“Dana lebih salurnya Rp25 miliar, jadi total Dana Kurang Salur yang tersisa Rp402 miliar. Itu sebabnya tidak kami masukkan dalam APBD 2026 karena berisiko,” ucap Neni kepada Klik Kaltim.

Meski demikian, Neni meyakini Dana Kurang Salur tersebut pada akhirnya akan ditransfer ke daerah. Ia menilai anggaran tersebut sangat penting untuk mendukung program-program prioritas Pemkot Bontang pada 2027 mendatang.

Untuk memperjuangkan pencairannya, Pemkot Bontang telah menempuh berbagai upaya, mulai dari berkirim surat langsung ke Kementerian Keuangan hingga meminta dukungan perwakilan daerah di DPD RI dan DPR RI.

“Kami yakin dana itu akan ditransfer. Itu hak kami sebagai daerah,” pungkasnya. (*)