PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang mulai menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) jalan lingkar untuk menghubungkan Kelurahan Bontang Kuala ke Tanjung Laut Indah.
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu laporan resmi dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) terkait ASN di Kelurahan Gunung Telihan yang positif sabu. Oknum ASN tersebut terjaring saat digelar tes urine mendadak, Kamis (12/12/2024) lalu.
BONTANG- Proyek pembangunan pelataran panggung Bontang Kuala yang belum rampung amblas usai gelaran Pesta Laut, Senin (9/12) kemarin. Pelataran yang dibangun dengan kayu ulin ini sebagian amblas beberapa centimeter.
BONTANG — Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Bontang Karya Utamindo (BKU) -anak usaha milik Perumda AUJ Bontang yang mengelola SPBN Tanjung Limau dikebut rampung akhir tahun ini.
BONTANG- Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) mengusulkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelataran Bontang Kuala.
KLIKKALTIM.COM- Aktivitas proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di trotoar Bontang Kuala dihentikan sementara waktu. Kontrator pun telah memasang kembali papan trotoar yang sempat dibongkar usai digeruduk warga karena sebabkan pemotor terjerembab saat banjir rob.
KLIKKALTIM.COM- Puluhan pemuda di Bontang Kuala memprotes kontraktor proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) karena disinyalir aktivitas mereka menyebabkan pengendara motor kecelakaan.
KLIKKALTIM.COM- Progres pengerjaan pelataran Bontang Kuala sudah masuk mencapai 36 persen pada pertengahan Agustus 2024 ini.
KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang menerbitkan Instruksi Wali Kota nonor 100.3.4.3/104/BKPSDM/2024 terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah di Pilkada 2024.
