Pusat Tak Anggarkan Perbaikan Jalan BK, Justru Usulkan Pemkot Bontang Ngutang ke BUMN

BONTANG – Usai mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkot Bontang mendapat kepastian bahwa belum ada alokasi anggaran penanganan banjir rob di kawasan wisata Kampung Bahari Bontang Kuala pada 2026.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan usulan perbaikan tersebut justru kembali masuk dalam rencana alokasi tahun 2027. Ia pun meminta pemerintah pusat tidak mengingkari komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.

Menurutnya, dampak banjir rob sangat besar karena melumpuhkan aktivitas masyarakat. Anak-anak tidak dapat bersekolah, sementara para pekerja mengalami keterlambatan akibat akses yang terendam.

Meski belum mendapat dukungan APBN pada 2026, Pemkot Bontang memperoleh tawaran skema alternatif untuk penanganan infrastruktur tersebut. Namun, mekanisme ini memerlukan proses lanjutan dan pembahasan mendalam.

Skema yang ditawarkan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha–Availability Payment (KPBU-AP). Model pembiayaan ini memungkinkan pemerintah membayar badan usaha secara berkala berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur, bukan berdasarkan jumlah pengguna.

"Dengan skema ini, artinya kami diminta berhutang dengan pihak swasta yang juga dari BUMN. Kalau APBD 2026 ini tidak ada," ucap Agus Haris. 

Ia menambahkan, skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat kebutuhan anggaran pembangunan jalan layang di Bontang Kuala cukup besar, yakni sekitar Rp170 miliar.

Pembangunan jembatan layang dinilai sebagai solusi ideal, karena dinilai lebih efektif mencegah akses jalan kembali terendam banjir rob.

“Kami fokusnya di jembatan layang saja. Kalau hanya pagar keliling, tidak bisa memastikan air tidak masuk,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo, mengaku pihaknya masih mempelajari skema KPBU-AP, baik dari sisi pembiayaan maupun proses administrasinya.

Ia menyebut skema tersebut merupakan opsi baru yang perlu dikaji secara matang. Meski demikian, pihaknya tetap berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terealisasi.

“Kami tetap fokus agar APBN bisa masuk. Tapi skema ini juga bisa menjadi opsi untuk dilakukan,” ujar Edy. (*)