Kebijakan Gas dan BBM di Daerah Perlu Pembenahan

Stat: 703

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah kebijakan distribusi tabung gas dan bahan bakar minyak (BBM) di Kutim.

Menurutnya, situasi ini menjadi ironi mengingat Kutai Timur adalah daerah penghasil minyak, tetapi masih menghadapi kekurangan pasokan.

“Kalau tabung gas ini kan bukan kebijakan daerah, yah, memang ini ironi. Jangankan tabung gas, BBM saja itu kan persoalan klasik, karena kita kan penghasil minyak, tapi kita tidak berkecukupan minyak,” jelasnya saat ditemui awak media, Rabu (27/11/2024).

Ia menambahkan bahwa antrian panjang untuk mendapatkan tabung gas dan BBM seharusnya tidak terjadi.

“Makanya dulu kita sudah sampaikan bahwa tidak boleh lagi ada antrean. Artinya bukan masyarakat tidak boleh antre, tapi pemasoknya itu,” ungkapnya.

David juga menyoroti potensi penyalahgunaan dalam proses distribusi.

“Karena di situ kan rawan, rawan penyalahgunaan pos-pos baru. Harusnya industri dia memakai subsidi, tapi yah namanya antre yah begitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, David Rante menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ini, terutama karena kebijakan yang ada berasal dari pusat.

“Jadi saya kira agak kesulitan pemerintah daerah untuk bisa mengatasi, apalagi itu memang kebijakan pusat,” katanya.

Anggota komisi B itu mengaku. Sebagai anggota DPRD, David merasa penting untuk terus menyuarakan masalah ini agar perhatian dari pemerintah pusat dapat terfokus.

“Kami akan terus berupaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait masalah ini,” tegasnya.

Dalam konteks ini, David juga mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan memahami situasi yang ada.

“Kami berharap masyarakat bisa bersabar, karena ini adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan waktu untuk diselesaikan,” ujarnya. (*)