Sederet Fasilitas Bagi ASN Pindah ke IKN, ART Pun Ditanggung

Ibu Kota Negara - Redaksi

03 Maret 2023

Sederet Fasilitas Bagi ASN Pindah ke IKN, ART Pun Ditanggung

Seorang pekerja berjalan di kawasan pembangunan IKN.

KLIKKALTIM - Pemerintah akan menyediakan sederet fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencananya pemindahan dimulai di 2024 mendatang.

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan bahwa IKN mengusung konsep kota cerdas. IKN sengaja dirancang dengan konsep tersebut supaya dinamis, inklusif, didukung masyarakat, dan siap menghadapi masa depan.

"Komponen kota cerdas di IKN ini mencoba mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi," kata Suharso dikutip dari akun Instagram resminya @suharsomonarfa.

"Untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan," sambung mantan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Lalu, fasilitas apa saja yang didapat ASN ketika pindah ke IKN?

Pemerintah tanggung biaya pemindahan

Suharso menjelaskan, pemerintah berencana memboyong ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN dengan jumlah keseluruhan 16.990 orang. Selama di IKN, mereka akan bertempat tinggal di 211 tower apartemen yang mempunyai kapasitas 11.619 unit.

"Hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," katanya.

Saat ASN telah pindah ke IKN, mereka berhak menerima biaya pindah sesuai aturan yang berlaku dan tunjangan kemahalan. Pemerintah turut menyiapkan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ASN yang pindah ke IKN.

Dia juga mengutarakan, pemerintah bakal menanggung pasangan ASN beserta dua anak dan satu asisten rumah tangga (ART) di ibu kota yang baru.

"Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindah ke IKN," imbuhnya.

Adapun, komponen yang dimaksud Suharso, salah satunya adalah biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan, Komponen lain yang dibiayai pemerintah adalah biaya angkutan barang, uang harian selama proses pemindahan, biaya transportasi, dan biaya pengepakan.

ASN dari 35 kementerian pindah ke IKN