TPP Tetap Utuh, ASN Bontang Diminta Tingkatkan Tanggung Jawab Pelayanan

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk terus meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas secara maksimal, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah.

Imbauan tersebut disampaikan seiring kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pemangkasan, meskipun kondisi keuangan daerah tengah mengalami penyesuaian.

Menurut Wali Kota, pemenuhan hak pegawai harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab serta kontribusi nyata dalam pelayanan publik dan penyelesaian persoalan masyarakat.

“Dengan hak pegawai yang tetap dipenuhi, maka kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi ASN juga harus semakin ditingkatkan dalam mendukung program prioritas daerah,” ujarnya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Neni menegaskan bahwa ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dituntut lebih proaktif dalam merespons persoalan di lapangan tanpa harus selalu menunggu instruksi pimpinan daerah.

Berbagai program unggulan pemerintah, seperti wajib belajar 13 tahun, program Tengok Tetangga, penanganan anak putus sekolah, warga terlantar, hingga pemantauan kebutuhan infrastruktur, dinilai dapat dijalankan secara aktif oleh seluruh perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

“Seluruh pejabat dan ASN harus memiliki kepedulian yang sama untuk turun langsung melihat, memantau, dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai peran masing-masing,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa kinerja ASN di lingkungan Pemkot Bontang saat ini telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif, inovatif, dan kolaboratif.

“Secara umum pelaksanaan tugas sudah berjalan baik, namun ke depan perlu ada peningkatan agar seluruh program pemerintah dapat terlaksana lebih optimal,” jelasnya.

Selain aspek kinerja, Wali Kota turut menekankan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan amanah jabatan. ASN diingatkan untuk menghindari pelanggaran disiplin maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

“Integritas, disiplin, dan amanah jabatan harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara dan pemerintahan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*/kha)