Soal Catatan BPK ke Perumda AUJ, Basri Sebut Wajar Saja

KLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim soal Perusahaan Umum Daerah Aneka Udaha dan Jasa (Perumda-AUJ). 

Kepada Klik Kaltim, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaku, catatan BPK atas Perumda AUJ terkait persoalan lama-penyertaan modal tahun anggaran 2014 lalu- itu hal yang wajar. 

Baca Juga : 4 Catatan BPK untuk Pemkot Bontang, Kelebihan Bayar Proyek Hingga Sengkarut Perumda AUJ

BPK menemukan belum ada manfaat dari kucuran modal Rp 14 miliar dari pemerintah ke Perumda AUJ. Di dalam catatannya, BPK menilai pengelolaan investasi jangka panjang pada Perumda-AUJ dan anak perusahaan belum memadai. Sehingga nilai penyertaan modal Pemkot Bontang pada Perumda-AUJ (31/12/2022) belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Menurut Basri, Perumda AUJ saat ini baru merintis kembali usahanya usai terlilit perkara hukum. Bisa dikatakan perusahaan plat merah itu bangkrut. Makanya, dengan adanya manajemen Perumda AUJ yang baru, diharapkan semua masalah itu bisa diselesaikan satu persatu secara bertahap.

"Iya Perumda-AUJ ini memang masih banyak masalahnya. Wajar kalau ada temuan. Kita akan tindaklanjuti segera," kata Basri kepada Klik Kaltim, Senin (15/5/2023). 

Baca Juga : Omzet Miliaran Tapi Gaji Karyawan Menunggak, DPRD Bontang Jadwalkan Panggil PT LBB

Di bawah kepemimpinannya, Basri menginginkan Perumda AUJ bisa kembali beroperasi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Namun, untuk saat ini ia tak berharap banyak perusahaan daerah ini bisa berkontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Basri mengatakan, Pemkot Bontang tak akan menggelontorkan penyertaan modal ke Perumda AUJ. Namun, pemerintah akan memberi dukungan kelembagaan agar perusahaan bisa beroperasi.

"Tidak akan ada support modal itu ke Perumda-AUJ. Itu tantangan kepada direktur barunya. Kita kasih akses aja kalau mau buat unit usaha baru," pungkasnya.