Penumpang Gelap Pegawai Honorer di Pemkot Bontang

"Sebelumnya banyak penumpang gelap. Bisa cek saja, tidak bisa dipungkiri. Misalnya saya disposisi 2 orang, ternyata ada 4 orang masuk. Saya tahu, tapi kan tidak boleh marah-marah," ujar Wali Kota Basri. 

KLIKKALTIM.COM - Pernyataan di atas disampaikan Wali Kota Bontang Basri Rase saat ditanya ihwal moratorium pegawai honorer di lingkungan Pemkot Bontang, Selasa, (23/11/2021). 

Pemkot Bontang hingga hari ini belum memiliki data valid, berapa jumlah pegawai non PNS yang diberdayakan. Sekarang pemerintah masih mendata seluruh jumlah pegawai honorer. 

"Sekarang saja,  kalau ditanya dimana-mana saja honorer (saya) tidak tahu. Coba tanya BKPSDM berapa jumlah honor, Ha? ha? karena tidak ada data," ungkap Basri. 

Selain alasan pendataan, kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan pemerintah melahirkan kebijakan ini. 

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Aji Erlynawati sependapat dengan Basri. Hingga sekarang belum mengetahui rincian anggaran untuk gaji para tenaga honorer. 

Kata Aji, rincian itu diketahui di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  "Pengeluaran besar tergantung di masing-masing OPD, tinggal dikalkulasikan saja," ungkapnya. 

Merujuk data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, jumlah seluruh pegawai honorer di tahun 2019 sebanyak 2.953 orang. 

Dari jumlah itu, apabila tiap pegawai bergaji setara Upah Minimum Kota (UMK) Rp 3,1 juta, pemerintah harus menganggarkan Rp 109 miliar per tahun. 

Klik Kaltim menukil data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bontang (LPSE) belanja jasa tenaga administrasi atau gaji honorer di 30 OPD. Selengkapnya lihat infografis:

Sumber : Dirangkum dari Belanja Jasa Tenaga Administrasi di laman LPSE Bontang tahun anggaran 2021.  

Hasilnya, sekitar Rp 52 miliar anggaran tahun 2021 ini diperuntukkan untuk gaji pegawai honorer. Jumlah itu belum termasuk pegawai non PNS dengan keahlian khusus, seperti pelayanan umum, kesehatan, dan pendidikan. 

Terlihat Besar karena APBD Turun 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Amiruddin mengklaim, hingga saat ini proporsi anggaran Bontang masih sesuai aturan. Komposisi belanja pegawai, lanjut Amir, masih di angka ideal. Anggaran untuk para aparatur diklaim setara 40 persen dari total APBD. 

"Proyeksi anggaran masih 60 belanja pembangunan dan 40 belanja pegawai," ungkapnya. 

Amir mengatakan, belanja pegawai terlihat besar karena dana transfer pusat mengalami penurunan. Di 2022, APBD Bontang ditetapkan Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, belanja pegawai menyerap sekitar 43 persen. 

"Kalau APBD-nya turun pasti persentase akan (terlihat) naik. Walaupun tidak ada penambahan pegawai," ujarnya. 

Diakhir, Amir menerangkan, dengan moratorium pegawai honorer saat ini diharapkan pendataan lebih tertib. Sebab selama ini penerimaan pegawai non PNS itu tak terkontrol. 

"Ke depan akan ditertibkan penerimaan melalui satu pintu, misalnya lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," pungkasnya.