Pemutusan Kontrak Honorer Tambah Jumlah Pengangguran, Saeful Rizal Minta Pemerintah Cari Alternatif 

KLIKKALTIM.COM - Surat Edaran Pemutusan Kontrak Tenaga non ASN dengan Masa Kerja Kurang dari 2 Tahun mendapat atensi dari Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. 

Saeful Rizal menyampaikan, bahwa komisi A sudah memperjuangkan nasib ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang terancam dirumahkan. Bahkan, kala itu mereka sudah mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi. Namun kebijakan itu tetap dijalankan, karena sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat. 

“Sudah dari dulu (red) diupayakan agar tidak terjadi bahkan kami datang ke Kemendagri, tapi untuk kondisi sekarang hal itu tidak bisa dihindari,” ungkapnya kepada media ini, Kamis (5/6/2025).

Dari surat edaran nomor B/800.1.2.2/519/BKPSDM/2025 yang diteken oleh Sekretariat Daerah, Aji Erlynawati poin 4 bagian a bahwa pengakhiran kontrak TKD paling lama 30 Juni 2025. Dia meminta pemerintah mencari solusi alternatif untuk 250 TKD yang berdampak dari pemutusan kerja. 

Menurutnya, para TKD yang diputus kontraknya adalah bagian dari warga Kota Bontang yang sudah menyalurkan kontrobusi dan dedikasinya terhadap layanan publik. 

“Sisi lain pemerintah juga diharapkan terus mencari jalan agar bisa memberikan kepada mereka lapangan pekerjaan,” tambah dia. 

Sebagai mitra kerja pemerintah, Saeful Rizal menyatakan akan mencari solusi alternatif agar tidak menambah angka pengangguran di Kota Bontang. 

Skema alternatif agar menyerap kembali tenaga kerja yang terdampak, seperti penempatan sektor lain di pemerintahan atau kolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui Corporate Social Responsibilty (CSR).

“Baik dari pemerintahan maupun di luar pemerintahan,” jelas Politisi Partai PKS. (*/adv/as)