Efisiensi Besar-besaran; Pemkot Bontang Pangkas Program RT, Janji Rp 200 Juta Sekarang Sisa Rp 20 Juta

BONTANG - Kondisi keuangan daerah yang terus menyusut menyebabkan pemerintah harus memangkas alokasi belanja program-program janji politik pasangan Walikota Neni Moerniaeni - Wawali Agus Harus

Setelah belanja makan minum rapat, perjalanan dinas kini menyusul program Pro RT Plus Kota Bontang dikurangi. Di pertengahan Juli 2026, alokasi per RT untuk program tersebut tersisa Rp20 juta.

Nilai ini mengalami penurunan drastis. Padahal, Wali Kota Neni Moernaeni dan wakilnya, Agus Haris, selama berkampanye menjanjikan Pro RT Plus dialokasikan Rp200 juta.

Diketahui, saat ini alokasi Pro RT Plus tersisa Rp9,9 miliar. Nilai ini berkurang setelah ada koreksi beberapa kali dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kabar ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin. Kata dia, masing-masing kelurahan telah disampaikan dan diminta untuk menyesuaikan program Pro RT Plus dengan nominal terbaru.

Dalam sosialisasi kemarin, kelurahan bersepakat anggaran Rp20 juta ini dipergunakan untik program pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Kopmas) dengan mekanisme Swakelola Tipe 4.

"Terkena efisiensi lagi, Mas. Sekarang tersisa Rp20 juta per RT. Kami sudah memberikan sosialisasi. Pemangkasan ini untuk menutupi nilai defisit," ucap Syahruddin kepada Klik Kaltim.

Lebih lanjut, Pemkot Bontang berharap kondisi keuangan yang mengalami kontraksi bisa dipahami oleh warga. Seyogianya, program yang telah tertuang dalam RPJMD ini bisa tetap berjalan dengan angka yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

"Tetap dijalankan, Mas. Tapi memang uangnya lagi tidak banyak," sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku akan menghapus program Pro RT Plus pada 2027 mendatang. Rencana itu disampaikan setelah asumsi perhitungan APBD 2027 Bontang hanya tersisa Rp1,6 triliun.

Anggaran yang seret ini membuat TAPD harus menghitung kembali alokasi prioritas. Apalagi, dana kurang salur Pemkot Bontang terancam tidak ditransfer.

"Sudah tidak bisa dijalankan. Dana pembangunan kelurahan saja yang dimaksimalkan. Sama juga program yang ada di OPD seperti PUPR dan Perkim," ucap Neni Moernaeni.