•   02 May 2024 -

Ketua Komisi II DPRD Bontang Berharap Retribusi Parkir di Bontang Dimaksimalkan

Bontang - Fitri Wahyuningsih
10 Desember 2019
Ketua Komisi II DPRD Bontang Berharap Retribusi Parkir di Bontang Dimaksimalkan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam berharap agar retribusi parkir di Bontang dapat dimaksimalkan. (Foto: Fitri Wn/KlikBontang)

KLIKBONTANG.com -- Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menuturkan, harapannya agar PAD Bontang di tahun mendatang dapat digenjot. Diantaranya dengan memaksimalkan retribusi di sejumlah kantung-kantung parkir potensial di Kota Taman.

Dijelaskan Rustam, sumbangan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bontang dinilai masih minim lantaran pengelolaan lahan parkir belum maksimal. Rustam mengambil contoh, bagaimana rumah sakit besar sekelas RSUD Taman Husada Bontang hingga kini belum menerapkan parkir berbayar. Padahal bila berkaca dengan 10 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim), semua sudah menerapkan parkir berbayar.

"Coba lihat di semua kabupaten/kota di Kaltim, hampir semua rumah sakitnya sudah menerapkan parkir yang berbayar. Kita saja yang belum," terang Rustam kala disambangi di kantornya di sekretariat DRPD Bontang, Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (9/12/2019) siang.

Dia menambahkan, lokasi keramaian lain yang tersebar di Bontang juga perlu dipertimbangkan untuk ditarik retribusi parkir.

Pria yang juga menjabat Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Bontang ini menuturkan, tidak menutup mata akan adanya potensi penolakan di kalangan masyarakat. Namun begitu, ia berujar bahwa regulasi pasti selalu menghadapi pro dan kontra. Selama regulasi ini dapat dipertanggungjawaban serta manfaatnya kembali pada publik, maka tetap harus berlaku.

"Pasti ada pro kontra. Tapi namanya aturan, masyarakat akan paham dengan sendirinya," terang Rustam.

Selain pontensi PAD dari parkir, Rustam juga melihat potensi pendapat dari rumah makan, Café dan perhotelan cukup menjanjikan.  Namun kembali, ia menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam mengelola segenap potensi ini.




TINGGALKAN KOMENTAR