Ancaman Badai Fiskal Usai Badak LNG Tutup, Rustam Minta Pemkot Inovasi Cari Pendapatan Daerah

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang mengingatkan supaya pemerintah tak lengah dengan kondisi keuangan daerah yang gemuk 2 tahun terakhir. Sebab, ancaman badai fiskal bisa-bisa akan terjadi di Bontang usai PT Badak NGL berhenti operasi. 

Kabar Badak LNG akan diambil alih oleh Pertamina sudah didengar para legilator. Perusahaan konsorsium itu rencananya tak lagi mengelola gas alam cair, pun sampai sekarang belum tahu nasib setelah perusahaan diambil alih BUMN. 

Untuk itu, Pemkot Bontang dituntut supaya segera berinovasi untuk menciptakan kemandirian fiskal sesegera mungkin. Sebab, apabila Bontang tak lagi mengelola gas jatah Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini jumlah fantastis akan terpangkas. 

"Kita tak bisa berleha-leha, sekarang sudah diprediksi Badak LNG akan ditutup. Lantas, bagaiaman nasib Bontang selanjutnya," ungkap Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam kepada wartawan baru-baru ini. 

Rustam mengatakan, untuk saat ini pemerintah hanya menanti rencana pemerintah pusat dalam pengelolaan aset-aset usai Badak tak lagi berkuasa. Makanya, sudah seharusnya Pemkot bersiap mencari alternatif pendapatan lain tak lagi bergantung dari DBH. 

Baca Juga : PAD Bontang Merosot, Wali Kota Basri Susun Regulasi untuk Genjot Pendapatan

Sampai saat ini, harapan Kota Bontang bisa mandiri secara fiskal seperti masih jauh panggang dari api. 

Sampai saat ini pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sekitar 88 persen. Dari Rp 2,5 triliun pendapatan, hanya 12 persen dari hasil pungutan Pemkot Bontang.

Bahkan nilai itu merosot dari tahun lalu yang mencapai 14 persen menyumbang ke APBD Bontang. 

Tak heran DPRD Bontang menyebut pendapatan yang besar saat ini bukan karena kerja keras pemerintah daerah, melainkan 'hadiah' dari pusat untuk daerah pengolah dan penghasil Sumber Daya Alam (SDA).