PAD Bontang Merosot, Wali Kota Basri Susun Regulasi untuk Genjot Pendapatan

KLIKKALTIM.COM- Harapan Kota Bontang bisa mandiri secara fiskal seperti masih jauh panggang dari api. 

Sampai saat ini pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sekitar 88 persen. Dari Rp 2,5 triliun pendapatan, hanya 12 persen dari hasil pungutan Pemkot Bontang.

Bahkan nilai itu merosot dari tahun lalu yang mencapai 14 persen menyumbang ke APBD Bontang. 

Tak heran DPRD Bontang menyebut pendapatan yang besar saat ini bukan karena kerja keras pemerintah daerah, melainkan 'hadiah' dari pusat untuk daerah pengolah dan penghasil Sumber Daya Alam (SDA). 

Menyikapi kondisi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase tak menampik kinerja aparaturnya memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. 

Baca Juga : APBD Bontang Rp 2,5 T; Dana Transfer Pusat Gemuk, Pendapatan Daerah Seret

Pun demikian, Basri mengatakan, saat ini tengah menyusun regulasi untuk mendorong peningkatan PAD merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

"Memang masih rendah kemandirian fiskal kita. Makanya ini lagi disusun Perda Pajak dan pendapatan ditunggu saja pasti ada kenaikan PAD disitu," kata Basri kepada Klik Kaltim. 

Dari laporan keuangan Pemkot Bontang di APBD-Perubahan 2023 ini sumber pendapatan daerah alami penurunan.

Di sektor pajak daerah ada 11 objek pajak mulai dari pajak hiburan hingga pajak reklame. Pos pendapatan ini paling dalam turun, diprediksi hingga Rp 23 miliar.

Sementara itu pos Retribusi daerah, penerimaan dari dinas yang memungut retribusi seperti parkir hingga layanan kesehatan. Pos ini juga turun dari Rp 4,1 miliar menjadi Rp 2,7 miliar.

Sedangkan, di pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan paling tinggi disumbang penerimaan BUMD. Semula targetnya Rp 4,2  miliar diprediksi turun menjadi Rp 3,5 miliar. 

"Memang ada penurunan dari angka target. Semua itu juga dibahas secara detail," sambungnya. 

Genjot Perumda 

Basri mengatakan sudah meminta agar perusahaan daerah meningkatkan sumbangsihnya ke daerah. Walaupun belum signifikan, beberapa BUMD sudah berkontribusi misalnya PT BME yang selama dua tahun kebelakang menyumbang deviden. Total sejak 2022-2023 ada sekitar Rp 1,5 miliar yang disetor ke kas daerah. 

Baca Juga : Belanja Pegawai Bontang Capai Rp 645 Miliar, Wawali : Kalau Tak Kerja Bener Kita Ganti

Begitu juga dengan Perumda Tirta Taman. Hanya saja pengelolaan keuangan mereka juga masih berfokus dalam mencari ketersediaan air baku. Apalagi Bontang saat ini masih defisit air bersih. 

Kemudian kata Basri Perumda AUJ juga didesak melakukan pembenahan untuk mencari potensi usaha yang bernolai profit. 

"Kalau soal Perumda kita juga berupaya meningkatkan semua pos PAD. Kan ada yang sudah sumbang dividen. Untuk yang belum juga kita minta terus berinovasi," pungkasnya.