Risky Minta Penyusunan Raperda Kepemudaan Tak Bersifat Normatif Belaka; Tekankan Manfaat dari Aturan yang Disusun

BONTANG - Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan dilakukan secara terkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Pelibatan OPD dinilai penting untuk memastikan substansi aturan yang disusun sesuai kebutuhan daerah dan dapat diterapkan secara efektif.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Risky Rusdiansyah dalam rapat kerja di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jumat (29/5/2026).

Fraksi Gerindra menilai, proses penyusunan regulasi tidak cukup hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan masukan teknis dari perangkat daerah yang nantinya menjadi pelaksana kebijakan.

“Untuk penyempurnaan materi, proses pembahasan antara DPRD dan tim asistensi pemerintah daerah harus dilakukan secara terkoordinasi dengan OPD terkait,” katanya.

Menurut fraksi ini, koordinasi yang intensif akan membantu mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan sekaligus menghindari munculnya ketentuan yang sulit diterapkan setelah perda disahkan.

Selain menyoroti mekanisme pembahasan, Fraksi Gerindra juga mengingatkan, agar materi muatan dalam Raperda Kepemudaan tetap disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Langkah tersebut dinilai penting, supaya kebijakan yang dirumuskan tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, Fraksi Gerindra berharap, raperda inisiatif DPRD dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

"Kolaborasi antara DPRD dan OPD menjadi kunci dalam melahirkan perda yang implementatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah," pungkasnya.