Program Kurang Maksimal, Rustam Usulkan Bikin Dinas Khusus Kelola Parawisata dan Kebudayaan Bontang

BONTANG — Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam mengusulkan pemerintah menata ulang nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menyatukan urusan parawisata dan kebudayaan dalam satu dinas.

Usulan itu muncul, karena saat ini urusan kebudayaan berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pariwisata berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Rustam menilai, pemisahan nomenklatur tersebut membuat pengelolaan program menjadi kurang maksimal. Menurutnya, pariwisata dan kebudayaan merupakan dua sektor yang saling berkaitan sehingga perlu dikelola dalam satu wadah.

"Kalau pemerintah setuju dengan saran teman-teman, seyogianya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini disatukan. Jangan dipecah supaya mereka lebih konsen membangun pariwisata dan kebudayaannya," ujar Rustam, Selasa (2/6/2026).

Rustam mengatakan, kondisi saat ini membuat program dan anggaran tersebar di berbagai OPD. Dampaknya, efektivitas pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan dinilai belum maksimal.

Ia bahkan berharap, ke depan sektor pariwisata dan kebudayaan dapat berdiri sebagai OPD tersendiri. Selaku Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Bontang itu, langkah tersebut selaras dengan semangat Bontang untuk bertransformasi menjadi kota pariwisata pasca-migas.

"Harus ada lembaga atau OPD yang memang mengelolanya secara khusus, bukan hanya berada di bidang-bidang," terangnya. 

Lanjutnya, penataan nomenklatur perlu dibarengi komunikasi lintas OPD dan pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, rencana program, penganggaran, dan pengembangan parawisata dan kebudayaan bisa berjalan lebih terintegrasi.

"Jadi memang harus ada komunikasi yang baik sama stakeholder pemerintah untuk mengatur lintas OPD," tutupnya.