Program Kartu Bontang Pintar Belum Jalan, Disdikbud Tunggu Skema Penganggaran

BONTANG- Program Kartu Bontang Pintar (KBP) yang semula direncanakan berjalan awal tahun 2026 mengalami penundaan. 

Sebab, Pemerintah Kota Bontang masih menunggu penyempurnaan mekanisme penganggaran, sebelum program bantuan pendidikan tersebut direalisasikan.

Penundaan ini berkaitan dengan penyesuaian kondisi fiskal daerah, sehingga proses penganggaran perlu dimatangkan kembali. Meski belum berjalan, program KBP tetap dipastikan masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa arahan dari Wali Kota sudah jelas agar program KBP tidak dihapus.

“Sudah diinstruksikan oleh wali kota untuk tidak dihapus. Ini tetap program prioritas,” ujarnya.

Kata Safa, secara perencanaan, struktur anggaran KBP sudah tersedia. Tetapi, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan pendanaan, sekaligus menentukan besaran bantuan yang akan disalurkan kepada penerima sehingga program tertunda.

“Rumah anggarannya sudah ada, tinggal disuntikkan anggarannya. Nominalnya masih dibahas. Ini hanya ditunda,” tambah dia.

Lanjut Safa Muha, KBP merupakan program bantuan tunai pendidikan yang menyasar pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA.

Bantuan tersebut, ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan sekolah, seperti pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS), alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya.

"Harapannya, implementasi KBP nantinya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran," tutup Abdu Safa Muha.

Sementara, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan program Kartu Bontang Pintar tidak akan dihapus dalam program. Hanya saja, waktu penerapannya masih diselaraskan.

"Tetap jalan karena ini program prioritas," jelas Neni Moerniaeni.