Permudah Perizinan OSS di Bontang; Nursalam Minta DPM-PTSP Tingkatkan Kualitas SDM Pegawainya
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Nursalam (kanan) didampingi Ketua Komisi B Rustam saat Raker dengan DPM-PTSP.
BONTANG - Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sistem perizinan digital berbasis Online Single Submission (OSS).
Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya menarik lebih banyak investasi ke daerah.
Nursalam bilang,hasil kajian akademik Universitas Mulawarman yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Penanaman Modal menyebut, masih terdapat keterbatasan SDM dalam pengelolaan sistem perizinan berbasis OSS.
Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menyiapkan aparatur yang memiliki kompetensi dan fokus menangani layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang.
“Artinya dengan hasil kajian Unmul itu tentu menjadi perhatian pemerintah. SDM yang memang ditugaskan di DPM-PTSP harus diperhatikan karena disebutkan masih terbatas dalam pengelolaan sistem perizinan,” ungkapnya.
Nursalam menjelaskan, sebelumnya terdapat dua pegawai yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi. Namun, satu di antaranya telah berpindah tugas sehingga beban pekerjaan kini ditangani oleh satu orang.
Dengan begitu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi perlu diprogramkan agar pengelolaan perizinan tidak hanya bergantung pada kemampuan yang diperoleh secara otodidak.
"Harus ada penambahan SDM, karena meskipun OSS merupakan sistem dari pusat, tetap ada proses verifikasi, validasi data, hingga penilaian aspek teknis yang harus dilakukan oleh petugas daerah,” jelas Nursalam.
Menyikapi hal itu, Kepala DPM-PTSP Bontang, Muhammad Aspiannur menyampaikan, bahwa telah mendaftarkan seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Harapannya, dapat memperkuat kompetensi pegawai dan meningkatkan kualitas layanan perizinan. Sehingga mampu mendukung masuknya investasi baru ke Kota Bontang.
"Kami sudah mendaftarkan pegawai mengikuti sertifikasi, pendaftaran tditutup tanggal 5 Juni kemarin," jelasnya, Jumat (12/6/2026).
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: