•   06 April 2026 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Disdikbud Bontang Jamin WFH Tak Ganggu Layanan Pendidikan

Advertorial - Redaksi
06 April 2026
 
Disdikbud Bontang Jamin WFH Tak Ganggu Layanan Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Abdu Safa Muha.

BONTANG- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menegaskan kebijakan penghematan dengan Work From Home (WFH) bagi ASN tak berlaku untuk dunia pendidikan. 

Kepala Disdikbud Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dipastikan tidak akan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Diketahui, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan transformasi budaya kerja.

Sementara itu, Pemkot Bontang berencana menggeser pelaksanaannya menjadi setiap hari Rabu, menyesuaikan dengan program rutin Jumat Bersih.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, memastikan kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi tenaga pendidik di sekolah negeri.

“Guru di sekolah tetap aktif seperti biasa. Proses belajar mengajar harus tetap berjalan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Namun demikian, ia tidak menampik bahwa sebagian pegawai di lingkungan kantor Disdikbud berpotensi menerapkan WFH, khususnya staf administrasi.

“Untuk staf di kantor, kemungkinan ada yang menerapkan WFH sebagai bagian dari efisiensi, terutama penggunaan BBM sesuai instruksi pusat,” jelasnya.

Meski bekerja dari rumah, pengawasan tetap akan dilakukan secara ketat. Ia menegaskan, setiap pegawai yang menjalankan WFH wajib menyelesaikan tugasnya tepat waktu.

Sementara itu, pejabat struktural di lingkungan Disdikbud, termasuk kepala dinas dan para kepala bidang, dipastikan tetap masuk kantor seperti biasa. Hal ini untuk memastikan koordinasi dengan sekolah-sekolah tetap berjalan optimal.

“Pejabat di dinas wajib masuk karena harus tetap tersinkronisasi dengan sekolah,” pungkasnya.






TINGGALKAN KOMENTAR