PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Kejaksaan Negeri Bontang menjadwalkan pemanggilan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang. Pemanggilan itu berdasarkan perintah Kejaksaan Agung RI pasca pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mantan kepala BGN Dadan Hindiyana dan dua mantan wakilnya.
BONTANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang memusnahkan barang bukti sabu 905 gram dari kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap, Rabu (24/6/2026).
KUKAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara mulai memantau kasus dugaan pembayaran honor tidak wajar kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar senilai Rp9,5 miliar.
SAMARINDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda mengungkap dugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi yang menguntungkan segelintir pihak.
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, Rabu (4/6/2026).
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penggeledahan Kejagung tersebut dilakukan di tengah pergantian pimpinan BGN pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Bontang Karya Utamindo (BKU), anak perusahaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ).
BONTANG - Kejaksaan Negeri Bontang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Kelurahan Loktuan. Alasannya karena tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan.
