PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG – PT Indominco Mandiri (IMM) bersama sejumlah mitra kontraktor menggelar seremoni pembukaan rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) 2026 di halaman Kantor Kilometer 10, Jalan Poros Bontang-Samarinda, Jumat (12/6/2026).
SAMARINDA - Sebanyak 1.500 pekerja sektor pertambangan di Kalimantan Timur diperkirakan berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan sejumlah perusahaan tambang batu bara.
BONTANG- Tanggung jawab lingkungan usai eksplorasi radikal tambang galian pasir di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat tak jelas. Aktivitas bertahun-tahun tambang pasir ilegal di sana kini menyisakan tanah terkelupas yang mengancam warga saat hujan
BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyarankan warga RT 1 Kampung Timur Kelurahan Kanaan yang bertempat tinggal di kawasan longsor untuk mengungsi sementara waktu.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan Bontang terus bertambah. Pemerintah Kota Bontang mencatat jumlah pekerja PT Pama Persada yang terdampak PHK kini mencapai 160 orang.
BONTANG - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan kian deras. Dalam Waktu dekat PT Pama Persada akan memutus kontrak 400 karyawan.
BONTANG- Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai terjadi di Bontang. Sebanyak 102 karyawan PT Pama Persada dirumahkan mulai April 2026 ini.
BONTANG- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor Pertambangan mulai terjadi. Seperti baru-baru ini PT Pama Persada telah merumahkan 102 pekerja mereka yang berdomisili di Bontang.
BONTANG- Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 2 perusahaan tambang batu bara ada didepan mata. Dari data Klik Kaltim perusahaan yang terkena bayang-bayang pembatasan produksi dari pemerintah pusat.
