Menuju Pilgub Kaltim 2024, Isran-Hadi Tambah Amunisi lewat Dukungan PPP 

KLIKKALTIM - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor dan Hadi Mulyadi secara resmi meminang DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2024.

Pasangan petahana tersebut ingin menambah amunisi untuk memperkuat koalisi menuju kontestasi politik pada November mendatang.

Isran Noor secara langsung mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakilnya ke Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis untuk mendapatkan rekomendasi serta mengusung mereka di Pilgub Kaltim.

"Sore hari ini, kami diterima oleh DPW PPP Kaltim untuk mendaftar dan mengembalikan formulir yang sudah kami ambil sebelumnya. Mudah-mudahan dengan ini, bertambahlah kekuatan saya dan Hadi Mulyadi untuk bisa maju ke Pilgub Kaltim 2024," jelasnya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (05/06/2024).

Isran-Hadi optimis bisa mendapatkan rekomendasi dari PPP pusat, untuk meraih kemenangan di Pilgub Kaltim 2024. Mereka pun percaya, memiliki hubungan yang baik bersama PPP.

"Intinya, gak sia-sia mengusung Isran-Hadi di Pilgub," imbuhnya.

Selain PPP, Isran-Hadi mengaku juga sudah mendapatkan dukungan dari partai lain. Namun, ia enggan untuk membeberkan siapa partai-partai yang mendukung pasangan petahana itu.

"Ada, kami tidak bisa menjelaskan itu, pokoknya ada saja," ucapnya.

Soal program, Isran-Hadi rupanya ingin melanjutkan program-program berkelanjutan dari periode sebelumnya. Melalui evaluasi yang mendalam, pihaknya akan mencoba memperbaiki pelaksanaan program lebih baik lagi ke depannya jika terpilih di Pilgub. 

"Ada sejumlah program yang kami setting, termasuk masalah transportasi ekonomi, pendapatan belanja daerah, hingga program-program infrastruktur lainnya. Kami akan lanjutkan," tuturnya.

Sementara itu, Gamalis selaku Ketua DPW PPP Kaltim menyatakan tidak ada syarat khusus untuk bisa diusung oleh PPP pusat. Semua bacalon memiliki potensi yang sama.

"Malam ini juga kami akan melaksanakan pleno dalam rangka memberikan laporan pada DPP," kata Gamalis.

"Tidak ada syarat khusus, intinya kami akan sampaikan visi misi dan komitmen mereka ke pusat, dan semua menjadi keputusan PPP pusat," tuturnya.