Wali Kota Neni Pilih Potong TPP Daripada Rumahkan 1.424 PPPK Paruh Waktu

BONTANG - Rencana Pemkot Bontang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinilai objektif ketimbang merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Paruh Waktu. 

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, PPPK Paruh waktu di Bontang berjumlah 1.424 orang. Pemkot tidak berkeinginan mereka menjadi pengangguran. 

"Kami kalau rumahkan seribu orang akan menambah jumlah pengangguran. Makanya rencana 2027 Pemkot lebih memilih memotong TPP," ucap Neni. 

Lebih lanjut, saat ini Pemerintah daerah musti cermat untuk menyiasati penggunaan anggaran. Terlebih asumsi APBD Bontang di tahun 2027 hanya berkisar di Rp1,7 Triliun. 

Ditambah lagi berkat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Didalamnya mengatur pos belanja pegawai tidak boleh lebih 30 persen. 

"Kalau di APBD Rp1,7 triliun, belanja pegawai membengkak di angka 40 persen," sambungnya. 

Dari data yang diterima Klik Kaltim untuk menggaji ASN lengkap dengan TPP, setidaknya Pemkot Bontang menghabiskan lebih dari Rp20 Miliar setiap bulan. 

Untuk itu Pemkot Bontang mengusulkan alokasi TPP bisa dimasukkan dalam post belanja barang dan jasa. Agar tidak terlalu membebani pos belanja pegawai. 

"Semua kan masih asumsi. Tapi kalau dilihat trennya sekitar segitu. Kami galang dukungan untuk Apeksi bisa dorong agar kesejahteraan legawai bisa tetap terjada," pungkasnya.