Aksi deklarasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bontang yang digelar 8 Februari 2024 di Hotel Akbar/Ist-Klik KaltimKLIKKALTIM.COM - Polisi diduga berupaya membuat narasi tanding Gerakan ‘Selamatkan Demokrasi’ yang digelar sejumlah kampus di Indonesia. Di Bontang, Kalimantan Timur ratusan mahasiswa dimobilisasi polisi untuk menangkis gerakan itu.
Aksi ini dilaksanakan selang beberapa hari setelah gerakan sivitas akademika tolak intervensi Presiden Jokowi masif dilakukan di kampus-kampus.
Gerakan Kampus Selamatkan Demokrasi mulai bergulir pada akhir Januari 2024 lalu. Bermula dari Petisi Bulaksumur yang dideklarasikan sejumlah guru besar, mahasiswa, hingga alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 31 Januari (Majalah Tempo, 4 Februari 2024).
Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi Koentjoro didampingi puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM. Gerakan kemudian meluas ke sejumlah kampus-kampus di negeri ini.
Di Kalimantan Timur, gerakan ini juga turut digelar Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul), pada 2 Februari 2024 lalu. Kegiatan ini diikuti 23 dosen multi disiplin ilmu. Di dalam keterangan persnya, koalisi dosen Universitas Mulawarman menyebutkan kondisi demokrasi di Indonesia dalam ancaman bahaya.
Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), diduga dikontrol untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.
“Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita,” seperti dikutip dari rilis persnya, 2 Februari 2024.
Kepada wartawan, Dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan, koalisi dosen bersepakat menuntut agar Presiden Joko Widodo tak memihak demi melanggengkan dinastinya.
“Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” ungkap pria yang akrab disapa Castro ini selepas deklarasi di Samarinda, Jumat (2/2/2024).
Koalisi ini juga meminta para aparatur untuk menjaga netralitas dalam momentum pemilu, bukan terlibat demi kepentingan kelompok tertentu.
Pemerintah juga tak diperkenankan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu termasuk mempolitisasi bantuan pangan.
Castro menyerukan agar seluruh kelompok akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman Naufal Banu menambahkan, kelompok mahasiswa di kampusnya ikut menentang perilaku presiden yang cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres.
“Kami mengajak agar seluruh mahasiswa di Kaltim lebih selektif memilih kandidat yang berpotensi merusak demokrasi,” ungkap Naufal, Selasa 7 Mei 2024.
Operasi Narasi Tanding
Selang 4 hari setelah gerakan selamatkan demokrasi digelar di Unmul, Polres Bontang mengundang sejumlah kampus di Bontang, Kalimantan Timur. Dari salinan dokumen yang diterima Klik Kaltim, surat dengan nomor B/02/IPP.1.3.6./II/Res Btg, ini meminta agar Rektor mengutus 30 orang mahasiswanya untuk ikut serta dalam deklarasi pemilu damai di Aula Hotel Akbar, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, pada Kamis, 8 Februari 2024.
Surat tersebut disebar ke 4 kampus di Bontang, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB) serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Samsul Ma’Arif Bontang.
Berbeda dengan gerakan Selamatkan Demokrasi yang diinisiasi mahasiswa dan guru besar di kampus-kampus. Di Bontang, justru Polisi menginisiasi serta membiayai deklarasi Pemilu Damai ini.
Sehari sebelum deklarasi, sejumlah mahasiswa dipanggil dan diajak makan oleh polisi dari Kesatuan Intel, Polres Bontang, di warung Makan Soto Sragen, di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru. Di sana, selain personel Polres, mereka juga menjumpai Sumardi yang disebut-sebut sebagai petugas dari Polda Kaltim. Belakangan diketahui, Sumardi perwira yang sebelumnya bertugas sebagai Kasat Intel Polres Bontang.
“Hanya ketemuan saja ngobrol-ngobrol,” katanya kepada Klik Kaltim saat diwawancara, Sabtu (20/4/2024).
Saat hari deklarasi, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif (BEM) se-Kota Bontang berkumpul di Aula Hotel Akbar. Di ruangan sekitar 40 meter persegi, mereka berdiri membelakangi back drop acara yang telah dipasang polisi sebelumnya.
Mahasiswa kemudian membacakan teks yang diberikan polisi berisi 4 poin. Tidak hanya menyatakan sikap pemilu damai, polisi menyelipkan poin tambahan yakni tolak politisasi kampus.
“Pas di sana saya baru diberi tahu, ada poin politisasi kampus,” ujar Ketua BEM STIT Syam, Abil Hasan Hamdani.
Adapun isi deklarasi meliputi, pertama, mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilu yang aman dan damai.
Kedua, menolak semua bentuk provokasi serta tindakan yang memecah belah persatuan, dan mencederai pesta demokrasi.
Ketiga, bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu kelancaran pemilu tahun ini. Dan yang terakhir menolak tegas politisasi kampus.
Deklarasi berjalan singkat. Usai membacakan petisi, para mahasiswa kemudian pulang dengan uang transport Rp 100 ribu yang diberikan petugas. Informasi yang dirangkum ada 113 mahasiswa yang hadir di kegiatan ini. “Dapat uang transportasi,” singkatnya.
Aksi Deklarasi Sebelumnya...Baca Selanjutnya :
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
