Dugaan Operasi Polisi Lawan Narasi Selamatkan Demokrasi

Deklarasi Sebelumnya

Sejatinya kegiatan kampanye pemilu damai yang disponsori polisi bukan kali pertama digelar. Pada 21 Desember 2023, aksi gelar pemilu damai sudah pernah dilakukan hanya saja dengan jumlah massa yang sedikit di tenda tarup yang sudah disiapkan, di Persimpangan Ramayana, Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru.

Para mahasiswa diminta membacakan narasi pemilu damai yang berisi 3 poin, yakni menolak provokasi, intervensi, hoaks. Setelah membaca deklarasi, peserta kemudian membagikan stiker ke pengendara yang melintas.

“Semua dari polisi yang siapkan. Saat itu hujan yang datang sedikit,” ungkapnya kepada wartawan saat diwawancarai, 18 April lalu.

Aksi serupa kembali lagi digelar 16 Januari 2024 , kali ini lokasinya bergeser di Persimpangan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bontang Baru. Sama dengan kegiatan sebelumnya, usai membaca narasi yang diberikan polisi dilanjutkan bagi-bagi stiker.

“Di 2 kegiatan itu, hanya yang di hotel saja dikasih uang transportasi,” sambungnya

Ketua BEM STTIB Rizky Wahyudi juga mengetahui soal kegiatan ini. Hanya saja, kala itu dia tak hadir karena tengah keluar kota. “Ada teman-teman BEM yang ke sana,” ungkapnya.

Senasib dengan Abil, Rizky pun tak curiga dengan agenda pemilu damai yang diinisiasi polisi ini. Mereka menilai, kegiatan ini lazim dilakukan demi pelaksanaan pemilu berjalan kondusif.

Komisioner Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang Ismail Usman membenarkan adanya kegiatan tersebut.

Pun begitu, ia menilai agenda tersebut wajar dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). “Yah sesuai saja. Toh menciptakan Kamtibmas,” singkat Ismail, saat ditemui wartawan, 17 April 2024

Jadi Stempel Kekuasaan

Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai, perilaku polisi yang merekayasa gerakan tandingan selamatkan demokrasi sebagai pemanfaatan alat kekuasaan demi meredam gerakan sipil pro demokrasi.

Demi memuluskan agenda itu, polisi memboncengi mahasiswa untuk menvalidasi gerakan ini. Mahasiswa seperti dijadikan alat stemple kekuasaan untuk membenarkan narasi tandingan.

“Parahnya lagi, para mahasiswa yang dipolitisasi sedemikian rupa untuk memenangkan isu tersebut. Jadi mahasiswa seperti dijadikan stemple bagi kekuasaan,” kata pria yang akrab disapa Castro ini melalui pesan singkatnya, Jumat, 18 April 2024 lalu.

Kata dia, dunia kampus sedianya bebas dari intervensi pengaruh penguasa. Marwah kampus sebagai lingkungan intelektual, kritis dan merdeka harus tetap terjaga.

Keikutsertaan polisi dalam memengaruhi isu publik yang mengatasnamakan mahasiswa akan merusak prinsip-prinsip tersebut.

Gerakan mahasiswa seharusnya lahir karena kegelisahan atas praktik tidak etis yang dilakukan para elit, bukan karena dimotori oleh polisi. “Ini jelas situasi yang tidak sehat. Merusak indepensi gerakan mahasiswa,” katanya.

Kecewa Intervensi Polisi

Pramudya Al Qorni, mahasiswa Universitas Mulawarman, Samarinda, ini mengaku tak terpengaruh dengan gerakan rekan-rekan mahasiswa di Bontang. Pemuda yang beralamat di Jalan Pattimur, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara ini menuturkan, dalam Pemilu kemarin memilih Pasangan Prabowo – Gibran.

“Karena familiar di Tik-Tok sih,” kata mahasiswa semester 8 ini, Jumat 14 Maret lalu.

Pun begitu, ia menilai aksi polisi yang ikut serta dalam kontestasi Pilpres kemarin kelewat batas. Polisi yang bertugas sebagai pengamanan justru ikut cawe-cawe dalam urusan politik.

Di lokasi yang sama, Fahmi Syafa Syuhada, pegawai di lingkungan Pemkot Bontang, mengatakan, tak mengetahui adanya gerakan mahasiswa di Bontang yang diinisiasi polisi. Namun, ia mengikuti kabar gerakan ‘Selamatkan Demokrasi’ yang digelar kampus-kampus di negeri ini.

“Parah sih kalau ada aksi tandingan yang disponsori Polri,” ujar pria 29 tahun ini.

Ia mengaku, aksi mahasiswa Bontang yang ditunggangi polisi seharusnya tak terjadi. Kemerdekaan dunia kampus dari intansi penguasa, seharusnya tak bisa dibiarkan. “Tapi susah sih, di Bontang mahasiswa jarang gelar diskusi sih,” pungkasnya.

Dampak aksi para mahasiswa Bontang tak banyak memberi pengaruh politik. Muhammad Ridwan, warga Jalan KS Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah mengatakan, gerakan para mahasiswa Bontang tak pernah didengar.

Ia menilai para mahasiswa di Bontang tak aktif seperti di kota besar. Sikap kritis para mahasiswa lokal masih rendah, sehingga tak mengherankan ada hubungan ‘harmonis’ mereka dengan kepolisian.

Bukan hanya Ridwan, Edwin Agustian, pewarta di Bontang juga mengaku tak mengetahui aksi deklarasi damai yang diikuti mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa seharusnya mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat tanpa intervensi kekuasaan. Sayangnya, sebagai agen perubahan mahasiswa tak mampu memainkan perannya.

Klarifikasi Polisi ...Baca Selanjutnya :