Usai Demo di DPR, Mahasiswa Dijanjikan Terlibat Kajian RUU

KLIKKALTIM -- Mahasiswa yang melakukan aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung DPR RI, Kamis (19/9) membubarkan diri usai menerima hasil dari audiensi dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Setelah melewati perdebatan panjang dan alot hampir 2 jam dalam audiensi, para perwakilan mahasiswa dan Indra membuat kesepakatan tertulis, ada empat poin.

"Yang pertama, kesepakatan ini akan diteruskan kepada seluruh anggota dewan," kata Ketua ketua BEM Universitas Indonesia Manik Margamanamahendra. Kedua,

Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan pada Kamis (19/9), dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan.

Ketiga, Sekjen DPR RI menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum Selasa (24/9).

Terakhir, Sekjen DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Saat memperlihatkan surat perjanjian yang sudah ditandatangi, beberapa massa mempertanyakan kekuatan surat tersebut lantaran tidak disertakan cap atau materai dalam tanda tangan.

Kendati demikian, Manik Margamanamahendra mengaku tidak ambil pusing dengan hal itu. Ia berpegang pada Pasal 1320 KUH Perdata.
Namun Manik menegaskan, jika pada 24 September menyalahi kesepakatan dan tetap mengesahkan RKUHP, maka pihak mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan.

"Kita akan datang kembali ke sini dan kita langsung geruduk DPR seperti itu," tegasnya.

Sumber : cnnindonesia.com