Sri Mulyani Kesal Banyak Pemda Habiskan Anggaran untuk PNS

KLIKKALTIM.COM - Komponen belanja aparatur sipil negara di sejumlah pemerintahan daerah masih mendominasi di APBD.

Anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik justru lebih banyak dihabiskan demi gaji dan tunjangan aparatur. 

Kondisi itu mendapat atensi khusus dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dilakukan untuk belanja strategis. 

Salah satunya seperti belanja modal untuk pembangunan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik.

Klik Juga : 80 Persen untuk Gaji dan Operasional

Namun demikian, selama 11 tahun terakhir ini, ada banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan sumber daya manusia maupun Infrastruktur publik.

"Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp 450 triliun sekarang sudah Rp 770 triliun dan anda lihat belanja pegawai naik terus, belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).

Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil. Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Selain komposisi belanja, dia juga turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat. Sebagai contoh, pada Mei ini Indonesia bahkan mengalami belanja yang lebih rendah 17% dibanding tahun lalu.

"Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp 270 triliun di APBD, tahun ini hanya Rp 232 triliun. Nanti perlu melihat apa yang jadi kendala," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga turut menyoroti dana pemerintah daerah yang selama ini masih banyak 'ngendon' di bank. Padahal dana tersebut diharapkan untuk segera disalurkan ke masyarakat.

"Artinya kecepatan kita untuk membelanjakan instrument yang penting ke daerah gak jalan. Kita gak sekedar belanja, begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang aja bayar gaji pegawai. Itu gak perlu leadership yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak kenapa belanja modal kurang padahal masyarakat masih butuh Infrastruktur, masih ada kemiskinan," kata dia.