Utang Tembus Rp 671 Miliar; Andi Harun Janji Tetap Dibayar dari APBD

KLIKKALTIM– Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada para pihak yang memiliki piutang terhadap pemerintah daerah. 

Pelunasan dilakukan secara bertahap menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa menambah pinjaman baru.

"Kalau utang pasti harus dibayar," kata Andi Harun.

Utang Pemkot Samarinda ini terungkap saat penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ke DPRD Samarinda beberapa waktu lalu. Dewan mengaku terkejut dengan total utang Pemkot kepada rekanan sebesar Rp 671 miliar. 

Andi Harun melanjutkan,  Pemkot Samarinda tidak akan mengambil pinjaman dari perbankan maupun lembaga keuangan lain untuk menutup kewajiban tersebut.

"Saya tidak akan mengambil utang pinjaman perbankan. Kalau utangnya berasal dari kegiatan APBD, tentu sumber pembayarannya juga murni dari penerimaan APBD," tegasnya.

Menurut Andi Harun, pembayaran utang terus berjalan mengikuti kemampuan kas daerah. Hingga saat ini, lebih dari 30 persen kewajiban telah diselesaikan.

"Cicilannya sudah berlangsung dan sekarang sudah lebih dari 30 persen yang dibayarkan. Begitu penerimaan daerah masuk, kita alokasikan kembali untuk membayar cicilan tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak awal 2026 pemerintah kota memang memprioritaskan penyelesaian kewajiban keuangan daerah. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya pelaksanaan proyek pembangunan fisik karena anggaran lebih difokuskan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

"Di 2026 ini konsentrasi kita membayar utang. Makanya kegiatan pembangunan fisik tidak dominan karena efisiensi anggaran diterapkan saat APBD sedang berjalan," tegasnya.

Andi Harun juga meminta seluruh pihak yang memiliki piutang kepada Pemkot Samarinda bersabar. 

Menurutnya, seluruh kewajiban akan dipenuhi secara bertahap sesuai arus penerimaan daerah.

"Saya yakinkan kepada para pihak yang memiliki piutang terhadap Samarinda, pasti kita bayar. Hanya saja pembayarannya dilakukan bertahap berdasarkan uang yang masuk ke kas daerah," demikian Andi Harun.