Kuota Pertalite 529 Ribu Kilo Liter; Dewan : Rakyat Kaltim Butuh 1,2 Juta KL

SAMARINDA - Persoalan antrean panjang Pertalite di sejumlah wilayah Kalimantan Timur tak kunjung rampung.  Kuota Pertalite yang dialokasikan sekitar 529 ribu KL dinilai masih jauh dari kebutuhan daerah yakni sebesar 1,29 juta KL.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, terdapat selisih kebutuhan yang cukup besar antara kuota yang tersedia dengan usulan pemerintah Kabupaten/Kota. 

Diketahui, kebutuhan daerah berdasarkan data yang diterima yakni sekitar 1,29 juta KL, sedangkan kuota yang diterima Kaltim hanya 529 ribu KL atau sekitar 41 persen. Sehingga, masih terdapat kekurangan sekitar 770 ribu KL atau hampir 60 persen dari kebutuhan yang diajukan.

"Kuota yang kita dapatkan 529 KL. Sementara melalui Pemerintah Provinsi Kaltim telah meminta kuota di masing-masing Kabupaten/Kota yang diminta itu kurang lebih sekitar 1.299 KL. Terpenuhi hanya 529 KL," kata Sabaruddin usai rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga, di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).

Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena Pertamina sebagai operator hanya dapat menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan.

Ketika kuota yang tersedia telah terserap, menurut Sabaruddin, ruang bagi Pertamina untuk menambah penyaluran menjadi terbatas apabila tidak ada penambahan alokasi dari pihak yang berwenang.

"Pertamina dalam hal ini sebagai operator. Ketika diberikan 529 ribu, ya itulah yang dimanfaatkan. Ketika memang itu sudah habis, ya mau diapain lagi? Karena memang itu sudah diminta," ujarnya.

DPRD Kaltim akan mendorong agar usulan penambahan kuota Pertalite yang telah diajukan pemerintah daerah dapat segera diproses. Tambahan kuota diperlukan untuk menjawab persoalan antrean yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Kalau kita serius untuk menamatkan antrean yang ada di 10 Kabupaten/Kota, kuota ini tidak ada cara lain, harus kita tambah," tegasnya.

Ia menyebut Balikpapan telah mengambil langkah sendiri dengan menambah kuota. Namun, kondisi tersebut menurutnya perlu dilihat secara lebih luas karena masih terdapat daerah lain yang menghadapi persoalan antrean Pertalite.

"Balikpapan sekarang jalan sendiri, telah berhasil menambah kuota. Tapi bagaimana pertanyaannya kepada yang sembilan Kabupaten/Kota ini? Nah, inilah melalui inisiatif dari Komisi II kami mencoba mengurai," katanya.

Legislator Kaltim itu menegaskan, persoalan antrean dalam RDP kali ini lebih banyak mengarah pada Pertalite. Sementara untuk jenis BBM lainnya, persoalan antrean tidak menjadi pembahasan utama.

"Hanya Pertalite saja yang antre. Ini yang jadi persoalan," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti potensi penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Sabaruddin mengatakan anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan turut menyampaikan kondisi yang berbeda di wilayah masing-masing.

Salah satu persoalan yakni, kemungkinan konsumen melakukan pengisian Pertalite berulang kali. Sistem barcode kemudian menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk membatasi pembelian agar BBM subsidi tidak disalurkan secara berlebihan kepada konsumen yang sama.

Sabaruddin mencontohkan penerapan sistem tersebut di Berau, di mana konsumen tidak dapat melakukan pengisian berulang dalam waktu yang sama karena transaksi tercatat melalui sistem.

"Tidak bisa orang mengisi dua kali karena sudah secara sistem," pungkasnya.