Kuota Kerap Tak Cukup, Polres Bontang Mulai Telusuri Distribusi Solar Subsidi Nelayan

BONTANG – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai menelusuri sistem pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan.

Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Putu Ari Sanjaya mengatakan, pada tahap awal penyidik masih ingin mengumpulkan bahan keterangan atau melakukan klarifikasi.

Sebagai langkah awal, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang diminta menyerahkan dokumen teknis pendistribusian solar subsidi.

Dari informasi yang diperoleh Klik Kaltim, pemanggilan berlangsung pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 10.00 Wita. Pengumpulan bahan keterangan dilakukan polisi setelah adanya informasi dari masyarakat.

"Benar ada permintaan klarifikasi. Kami mau minta dokumen terus menanyakan beberapa pertanyaan. Hari ini kami klarifikasi saja terlebih dahulu," ucap AKP Putu melalui Kanit Tipikor Ipda Asyril Rivai.

Pemeriksaan tersebut juga dibenarkan Kabid Perikanan DKP3 Bontang Syamsu Wardi. Pihaknya akan memenuhi panggilan polisi dan menyampaikan dokumen yang diminta.

"Kami akan penuhi panggilan. Bahan yang diminta juga kami siapkan," ucap Syamsu Wardi.

Diberitakan sebelumnya, distribusi solar subsidi untuk nelayan di Kota Bontang mulai dimonitor oleh Polres Bontang. Barang strategis bagi nelayan kecil di Bontang ini akan diawasi penyalurannya agar tepat sasaran.

Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo melalui Wakapolres Kompol Awan menerangkan, dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi solar subsidi.

Pada tahap awal, polisi akan menelusuri kuota yang disalurkan Pertamina melalui SPBN. Selanjutnya, polisi akan menindaklanjuti informasi mengenai pasokan yang diduga tidak tersalurkan secara merata kepada nelayan.

"Pengumpulan bahan keterangan masih kami lakukan. Ini kami telusuri dahulu. Akan dipantau dan rutin patroli," ucap Kompol Awan. (*)