APBD Kaltim Diprediksi Merosot; Gubernur Rudy Boyong 10 Kepala Daerah untuk Lobi Kemenkeu

KLIKKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota sepakat membawa persoalan kondisi fiskal daerah ke Kementerian Keuangan. 

Langkah itu diambil menyusul proyeksi APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 yang diperkirakan kembali mengalami penurunan.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud bersama para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Kaltim di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Rudy mengatakan seluruh kepala daerah memiliki pandangan yang sama untuk membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, terkait kebijakan transfer dana ke daerah.

"Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur membahas kondisi keuangan daerah, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal dan posisi keuangan kabupaten maupun kota. Hasilnya, kami sepakat segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," kata Rudy.

Menurutnya, pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan dilakukan bersama-sama dalam waktu dekat. 

Pemprov Kaltim berharap ada ruang pembahasan mengenai kapasitas fiskal daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

"Insya Allah kita akan datang bersama-sama. Secepatnya akan kami jadwalkan," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut digelar setelah muncul proyeksi awal APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun. 

Nilai itu lebih rendah dibanding APBD 2026 sekitar Rp15,15 triliun dan jauh di bawah APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21 triliun.

Meski demikian, Rudy menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Besaran APBD masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai alokasi transfer ke daerah.

"Ini masih rencana. Kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dana transfer ke daerah," katanya.

Ia menambahkan, penurunan nilai APBD berpotensi memengaruhi struktur belanja daerah, termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai terhadap total anggaran. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas.

Pemprov Kaltim bersama DPRD akan memfokuskan anggaran pada pelayanan dasar dan program strategis, sembari mengefisienkan belanja seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di lingkungan perangkat daerah.

“Kita berharap kapasitas fiskal Kalimantan Timur dapat diperkuat sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal pada 2027,” demikian Rudy.