•   23 May 2026 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Tugas Makin Berat, Pemkot Bontang Pastikan Insentif RT Tidak Dipangkas di 2027

Bontang - M Rifki
23 Mei 2026
 
Tugas Makin Berat, Pemkot Bontang Pastikan Insentif RT Tidak Dipangkas di 2027 Wali Kota Bontang Neni Moerniaei.

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan gaji Ketua Rukun Tetangga (RT), sekretaris, dan bendahara RT tidak akan dipangkas pada 2027 mendatang.

Pemkot Bontang memilih melakukan penghematan pada belanja rutin serta mencoret sejumlah program infrastruktur yang dinilai belum prioritas.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga semangat kerja para pengurus RT dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, peran RT sangat penting dalam membantu pemerintah menjalankan program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Jadi RT tidak lagi leha-leha. Insentif mereka tidak dipangkas, tetapi tugasnya semakin berat dan harus dijalankan,” kata Neni Moerniaeni.

Ia menjelaskan, RT memiliki tugas penting mulai dari mendata masyarakat miskin ekstrem dan warga rentan miskin hingga membantu menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan.

Selain itu, setiap temuan di lapangan diminta segera dilaporkan kepada pihak kelurahan agar bisa ditindaklanjuti lebih cepat.

Program yang menjadi fokus utama RT, lanjut Neni, yakni penanganan kemiskinan, stunting, serta kebersihan lingkungan.

“RT harus bisa memobilisasi warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan peduli terhadap stunting dengan mengajak anak-anak datang ke posyandu,” sambungnya.

Diketahui, insentif pengurus RT di Bontang sebesar Rp4 juta per bulan yang diberikan kepada ketua, sekretaris, dan bendahara RT. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,9 miliar per bulan atau sekitar Rp23,9 miliar per tahun.

Di tengah proyeksi penurunan APBD, Pemkot Bontang mulai menghitung ulang alokasi pembangunan agar lebih tepat sasaran. Untuk proyek infrastruktur berskala besar, pemerintah berencana mengusulkannya melalui bantuan keuangan (Bankeu) maupun APBN, bukan menggunakan APBD murni.

Selain itu, sejumlah kegiatan juga akan dibatasi, seperti perjalanan dinas pegawai, kegiatan seremonial, hingga pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek). Pemkot Bontang disebut akan lebih memfokuskan anggaran pada penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan warga, serta perbaikan infrastruktur dasar. (*)






TINGGALKAN KOMENTAR