Insentif Tak Dipangkas Walau APBD Seret; Neni Minta Ketua RT Tak Leha-leha Layani Masyarakat

BONTANG- Gaji Ketua Rukun Tetangga (RT) Sekretaris dan Bendahara dipastikan tidak dipangkas pada 2027 mendatang. Pemkot Bontang justru lebih memilih, mencoret beberapa rencana program infrastruktur serta melakukan penghematan di belanja rutin. 

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku kebijakan ini diambil untuk menjaga semangat kerja para struktur RT agar bisa memastikan kondisi wilayah masing-masing. 

Peran RT dinilai krusial dalam membantu pemerintah menjalankan program serta mengidentifikasi sebuah masalah. Dengan begitu RT diminta bekerja maksimal. 

"Jadi RT tidak lagi leha-leha. Insentif mereka tidak dipangkas. Tapi tugas semakin berat. Harus dijalankan," kata Neni Moernaeni. 

Tugas berat RT diantaranya mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem hingga rentan miskin. Mengatur serta setiap masalah yang timbul. 

Kemudian setiap temuan harus melapor segera ke Kelurahan. Program yang harus konsentrasi dikerjakan ialah penanganan kemiskinan, stunting, dan kebersihan lingkungan. 

"Jadi RT bisa mobilisasi warga untuk menjaga kebersihan. Peduli soal stunting dengan mengajak anak mereka ke Posyandu," sambungnya. 

Diketahui, alokasi untuk insentif RT per bulan diberikan Rp4 juta bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Jika dikali per bulan alokasi mencapai Rp1,9 miliar. Pertahun Pemkot Bontang menghabiskan uang gaji RT senilai Rp23,9 Miliar. 

Kebijakan Pemangkasan

Wali Kota Bontang menghitung alokasi untik pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Untuk program fisik besar Pemkot mengusulkan tidak melalui APBD melainkan dari Bankeu ataupun APBN. 

Kegiatan lain yang dibatasi ialah perjalanan dinas pegawai, kegiatan seremonial, serta pelaksanaan Bombingan Teknis. Program Pemkot Bontang diketahui akan berfokus pada menjaga kondisi ekonomi warga. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Serta perbaikan infrastruktur dasar.