TPP ASN Bontang Terancam Dipangkas, Skema Alih Anggaran ke Belanja Barang dan Jasa Sulit Diwujudkan

BONTANG – Wacana pengalihan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pos belanja barang dan jasa sulit direalisasikan.

Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menyebut kebijakan tersebut terkendala aturan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Neni, TPP merupakan belanja rutin yang dibayarkan setiap bulan, sehingga tidak bisa begitu saja dipindahkan ke pos belanja barang dan jasa yang sifat penggunaannya berbeda.

“Kalau dialihkan ternyata tidak bisa, karena TPP sifatnya rutin setiap bulan. Sementara belanja barang dan jasa tidak diperbolehkan untuk pola seperti itu,” ujarnya.

Besarnya alokasi TPP di Bontang juga berdampak langsung terhadap komposisi belanja pegawai dalam APBD.Pemkot harus tetap menyesuaikan dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai regulasi nasional. Karena itu, potensi penyesuaian hingga pemangkasan TPP masih terus dihitung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Di sisi lain, TAPD juga tengah menghitung proyeksi kemampuan APBD Bontang tahun 2027 yang sementara diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana kurang salur dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp450 miliar yang hingga kini belum bisa dimasukkan ke struktur utama APBD 2027.

“Dampaknya bisa ke semua sektor. Perputaran ekonomi Bontang juga banyak ditopang ASN, karena TPP mereka ikut beredar di masyarakat,” jelas Neni.

Ia menambahkan, banyak ASN menggunakan gaji pokok untuk kebutuhan tetap seperti cicilan bank, sementara TPP menjadi penopang konsumsi harian dan daya beli.

Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Neni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih agresif mengusulkan program pembangunan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat.Langkah itu dinilai penting agar program strategis daerah tetap berjalan tanpa terlalu membebani APBD kota.

“Makanya OPD harus kuat melobi ke pusat dan provinsi. Karena kita juga sangat bergantung pada dana transfer,” pungkasnya. (*)